Siap Kepung DPR 28 Agustus 2025, 6 Tuntutan Ribuan Buruh Bisa Bikin Pemerintah Was-was

PROKALTENG.CO-Gelombang demonstrasi buruh kembali bakal mengguncang Ibu Kota. Setelah aksi besar Senin (25/8) lalu yang memanas di depan Gedung DPR RI, ribuan buruh memastikan akan kembali turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Tak hanya di Jakarta, aksi nasional ini juga akan digelar serentak di 38 provinsi lain. Diperkirakan belasan ribu pekerja bakal memenuhi titik-titik penting, mulai dari depan Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, hingga kantor gubernur, wali kota, dan DPRD di berbagai daerah.

Unjuk rasa ini diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan koalisi serikat lainnya. Mereka mengusung tema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin. Ia memastikan sekitar 10 ribu buruh Jabodetabek akan memenuhi Gedung DPR RI sejak pagi.

“Selain di Jakarta, aksi juga berlangsung di Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Batam, hingga Jayapura. Titik konsentrasi di daerah adalah kantor kepala daerah dan DPRD masing-masing,” ujarnya, Senin (25/8).

Dalam aksinya, para buruh membawa 6 tuntutan besar yang langsung menyasar kebijakan pemerintah:

1. Hapus sistem outsourcing dan upah murah yang dianggap menekan kesejahteraan pekerja.
2. Stop PHK sepihak dengan membentuk Satgas PHK untuk menindak perusahaan nakal.
3. Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP jadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law sesuai perintah MK.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset demi mempercepat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu untuk merancang ulang sistem demokrasi 2029 yang lebih adil dan transparan.

Menurut Said, tuntutan ini adalah suara nyata buruh yang sudah lama terabaikan. “Isu-isu ini bukan hanya menyangkut perut buruh, tetapi juga menyentuh kepentingan bangsa,” tegasnya.

Banyak pihak menilai aksi pada 28 Agustus 2025 akan menjadi salah satu gelombang demonstrasi buruh terbesar tahun ini.

Sebab, selain menyoroti masalah kesejahteraan, para buruh juga membawa agenda besar soal politik dan tata kelola negara.

Situasi ini membuat pemerintah dan DPR dipastikan akan mendapat sorotan tajam. Publik pun menunggu, apakah enam tuntutan buruh tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru kembali menguap tanpa hasil. (jpg)

PROKALTENG.CO-Gelombang demonstrasi buruh kembali bakal mengguncang Ibu Kota. Setelah aksi besar Senin (25/8) lalu yang memanas di depan Gedung DPR RI, ribuan buruh memastikan akan kembali turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Tak hanya di Jakarta, aksi nasional ini juga akan digelar serentak di 38 provinsi lain. Diperkirakan belasan ribu pekerja bakal memenuhi titik-titik penting, mulai dari depan Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, hingga kantor gubernur, wali kota, dan DPRD di berbagai daerah.

Unjuk rasa ini diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan koalisi serikat lainnya. Mereka mengusung tema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin. Ia memastikan sekitar 10 ribu buruh Jabodetabek akan memenuhi Gedung DPR RI sejak pagi.

“Selain di Jakarta, aksi juga berlangsung di Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Batam, hingga Jayapura. Titik konsentrasi di daerah adalah kantor kepala daerah dan DPRD masing-masing,” ujarnya, Senin (25/8).

Dalam aksinya, para buruh membawa 6 tuntutan besar yang langsung menyasar kebijakan pemerintah:

1. Hapus sistem outsourcing dan upah murah yang dianggap menekan kesejahteraan pekerja.
2. Stop PHK sepihak dengan membentuk Satgas PHK untuk menindak perusahaan nakal.
3. Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP jadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law sesuai perintah MK.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset demi mempercepat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu untuk merancang ulang sistem demokrasi 2029 yang lebih adil dan transparan.

Menurut Said, tuntutan ini adalah suara nyata buruh yang sudah lama terabaikan. “Isu-isu ini bukan hanya menyangkut perut buruh, tetapi juga menyentuh kepentingan bangsa,” tegasnya.

Banyak pihak menilai aksi pada 28 Agustus 2025 akan menjadi salah satu gelombang demonstrasi buruh terbesar tahun ini.

Sebab, selain menyoroti masalah kesejahteraan, para buruh juga membawa agenda besar soal politik dan tata kelola negara.

Situasi ini membuat pemerintah dan DPR dipastikan akan mendapat sorotan tajam. Publik pun menunggu, apakah enam tuntutan buruh tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru kembali menguap tanpa hasil. (jpg)