Sekretariat Jenderal
DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi
birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja lembaganya. Karena itu butuh
sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
“Kita harus berubah,
tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan
dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat,
efektif efisien, dan yang tidak kaku,†ucap Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek
saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI,
Jakarta, (22/7).
Untuk itu, birokrat
yang biasa disapa Donny ini menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah budaya
birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi
atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas,
kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan.
“Perubahan pola pikir
budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk
soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu
namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,†ujarnya.
Donny menjelaskan,
tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi
birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan
menggangu kenyamanan masyarakat.
“Kita tidak bisa
seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura
dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,†cetusnya.
Reydonnyzar menyatakan
perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan.
Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka
kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,â€
lontarnya.
Sementara itu, dalam
kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran
Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan
bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan
merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi.
“Perubahan akan
membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama,
sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,†ujarnya.
Satya menambahkan
dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader
sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan
berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan
suatu perubahan.
“Pemimpin yang menjadi
peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa
membawa perubahan,†tuturnya.
Menurutnya, ada tiga
kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau
pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang
sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya
kewenangan yang menjadi roll model.
“Ketiga, agent yaitu
bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini
dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan
yang lebih baik lagi,†papar Satya.
Senada dengan Satya,
Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo
mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang
mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus
mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang
lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah
membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga
ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan
berorientasi pada layanan public yang prima†pungkasnya.(jpg)