PROKALTENG.CO – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus mematangkan persiapan program peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjelang kick-off nasional pada Rabu (26/8/2026). Hingga 23 Agustus, sebanyak 129 kelas pelatihan telah terverifikasi, melampaui target awal 108 kelas.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol Dwiyono.
Agenda ini diselenggarakan secara hybrid untuk memverifikasi kesiapan data peserta, pemetaan kelas pelatihan vokasi, penyelarasan regulasi dan administrasi pengadaan, hingga pemantauan teknis jaringan di seluruh Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di daerah.
Dalam arahannya, Wamen Dzulfikar Ahmad Tawalla memberikan apresiasi atas kesigapan seluruh jajaran kementerian dan Kepala BP3MI di daerah dalam mempersiapkan momentum kick-off yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (26/8/2026) mendatang.
“Kita mengapresiasi kesiapan dan kesigapan Bapak dan Ibu sekalian menjelang detik-detik kick-off. Harapan kita, seluruh data capaian yang disampaikan dapat up-to-date dan akurat. Rapat hari ini menjadi bagian penting dari pemantauan kesiapan teknis agar saat kick-off berlangsung, seluruh balai di daerah sudah berada dalam posisi siap,” ujar Dzulfikar.
Sementara itu, Sekretaris Dwiyono, memaparkan hasil evaluasi matrik rekapitulasi data pelatihan per 23 Agustus 2026. Berdasarkan target awal sebanyak 108 kelas (3.260 peserta), saat ini data terverifikasi yang masuk telah mencapai 129 kelas dengan total 2.580 peserta di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, DIY, Bali, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan.
“Secara rekapitulasi, pergerakan data dari balai-balai daerah menunjukkan progres yang signifikan. Namun, kita tetap melakukan evaluasi ketat terhadap balai yang belum melengkapi laporan matrik maupun yang mengalami penyesuaian kuota peserta di lapangan,” tegas Sekjen Dwiyono.
Selain pemetaan data kelas, rapat evaluasi juga menyoroti aspek ketertiban administrasi dan skema pengadaan pelatihan vokasi.
Sekjen Dwiyono menginstruksikan seluruh BP3MI untuk memastikan skema pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku serta petunjuk teknis (juknis), dengan menegaskan agar tidak ada skema penunjukan langsung (PL) yang melanggar ketentuan.
Dalam rapat ini, jajaran BP3MI di daerah turut menyampaikan pembaruan kondisi objektif dari wilayah masing-masing.
