JAKARTA – Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua
Barat mengundang keprihatinan seluruh bangsa. Pemerintah menegaskan dua
provinsi itu dan Papua Barat merupakan anak emas Pemerintah Indonesia. Lebih
dari Rp 100 Triliun dana negara digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua
Barat.
Hal itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, Presiden Jokowi
selalu mewanti-wanti bagaimana mengedepankan pembangunan di Papua dan Papua
Barat. “Secara hitung-hitungan kasar, dana pusat yang digelontorkan untuk Papua
dan Papua Barat berapa kali lipat dari provinsi lain,†jelas Wiranto di Sorong,
Papua Barat, Kamis (22/8).
Dia menegaskan tidak benar jika ada yang menyebut Papua dan Papua Barat
anak tiri. Menurutnya, sudah tujuh kali Jokowi melakukan kunjungan ke Papua
dalam setahun. Dia menekankan tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi
presiden. “Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali. Tidak
pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat
bukan anak tiri. Tetapi anak emas. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan,†ucap
mantan Panglima TNI ini.
Wiranto membeberkan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun
lebih untuk Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga telah membuktikan
komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah
lainnya.
“Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Kita
masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun. Juga
minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa.
Ituterbukti dapat dilakukan,†tuturnya.
Dia menegaskan pelecehan yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur
dilakukan oleh oknum. Bukan mewakili sikap masyarakat Indonesia kepada orang
Papua. “Kita yakin bahwa yang diperbuat kelompok masyarakat. Apakah itu
pelecehan, perusakan, itu oknum, bukan mewakili masyarakat Indonesia. Yang
terjadi di Malang, di Surabaya itu juga oknum. Bukan mewakili pemerintah,â€
bebernya.
Sementara itu, aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sudah
normal pasca aksi damai masyarakat asli Papua selama dua hari (20-21/8) yang
menuntut penghentian rasisme bagi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa
Timur.
Beberapa fasilitas publik diantaranya pasar, pertokoan, angkutan umum,
pelabuhan, perbankan, perkantoran pemerintah dan swasta serta bandara tetap
beroperasi melayani masyarakat Biak sekitarnya.
Beberapa sekolah yang sempat diliburkan sudah mulai melaksanakan kegiatan
belajar-mengajar. Koordinator Forum Peduli Keadilan Papua Biak Willem K
Rumpaidus mengatakan aksi telah selesai menyampaikan aspirasi melalui Bupati
Biak Herry Ario Naap ditujukan kepada Gubernur Papua di Jayapura dan Presiden
Joko Widodo di Jakarta. “Kami Forum Peduli Keadilan sudah menyerahkan berkas
aspirasi warga asli Papua di Biak untuk menjadi perhatian pemerintah pusat,â€
terang mantan anggota DPRD Biak itu.
Ia berharap, masyarakat Biak tidak lagi melakukan demo karena surat
pernyataan aspirasi telah diterima Pemkab Biak Numfor dan DPRD. Sementara itu,
Dandim 1708/BN Letnal Kolonel Inf Ricardo Siregar mengajak masyarakat di
Kabupaten Biak Numfor menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Biak.
“Selama dua hari aksi damai menyampaikan aspirasi kepada pemkab Biak Numfor dan
DPRD telah berlangsung aman, lancar dan damai. Ini patut diberikan apresiasi
untuk daerah lain dapat mencontoh Biak,†ujar Ricardo. Beberapa lokasi objek
vital di Biak masih dijaga aparat keamanan TNI-Polri untuk mengantisipasi
kejadian aksi anarki warga.
Terpisah, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Mahfud MD meminta semua pihak mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan
bangsa. Terutama dalam menyikapi kerusuhan yang berawal dari aksi rasisme
terhadap masyarakat Papua. “ita harus bersatu dulu sebelum meluruskan
kesalahpahaman yang terjadi. Jangan fokus mencari siapa salah dalam insiden
kerusuhan di Manokwari atau daerah lainnya,†ujar Mahfud.
Menurut dia, tidak ada untungnya bagi Indonesia maupun Papua jika terjadi
perpecahan. Sehingga sudah saatnya semua pihak menurunkan tensi dan kembali
bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau
Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, Indonesia rugi, Papua rugi.
Sebab itu ambil keuntungan dan kebaikan bersama. Akhiri panas di hati, bersatu
sebagai sesama anak bangsa,†paparnya.
Mahfud juga mengapresiasi tokoh-tokoh dan dari berbagai unsur yang sudah
menginisiasi untuk mendinginkan suasana di masyarakat. “Akhiri kesalahpahaman
ini. Semua pihak harus menahan diri,†pungkasnya. (rh/fin/kpc)