Rencana pindah ibu kota negara (IKN) semakin kencang. Lokasinya
pun mulai mengerucut. Bahkan sampai ada menteri keceplosan menyebut lokasi ibu
kota negara yang baru di Kalimantan Timur.
Kebijakan pemerintah itu dikritisi oleh DPR. Wakil Ketua DPR
Fadli Zon menyarankan pemerintah melakukan referendum alias jajak pendapat
dengan melibatkan masyarakat. Refendum itu supaya masyarakat bisa menyuarakan
aspirasinya. Pemerintah pun tidak salah langkah dalam mengambil sebuah
keputusan.
“Kalau perlu diadakan referendum. Agar ada pendapat masyarakat.
Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak,â€
ujar Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (23/8).
Menurut Fadli Zon, pemerintah dalam melakukan kajian juga harus
transparan. Dengan demikian publik pun mengetahui. Sebab hingga kini masyarakat
belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai pemindahan ibu kota ini.
“Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat,†ungkapnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai,
pemerintah sebaiknya memikirkan ulang wacana pemindahan ibu kota ini, mengingat
kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. “Jadi jangan mengada-ada, apalagi
dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini,†katanya.
Pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan persoalan kemiskinan
hingga ketahanan pangan yang perlu. Pemerintah harus menyelesaikan satu per
satu masalah sebelum menuju gagasan besar, yaitu pemindahan ibu kota.
“Sebelum ibu kota dipindah, perbaiki dulu persoalan kemiskinan,
pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, utang kita. Ini
fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota.â€
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATN) Sofyan Djalil
menyebut lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Namun dia belum
bisa merinci detail lokasinya. Ternyata pendapat Sofyan Djalil ini dibantah
langsung oleh Presiden Jokowi yang menyatakan hingga kini belum ada lokasi
pasti soal ibu kota negara. Sebab masih ada beberapa kajian yang perlu
didalami.
Di tempat lain, pengamat politik Universitas Pembangunan
Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad menyoroti sikap pemerintah yang
terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan pemindahan ibu kota. Apalagi ada silang
pendapat antara menteri dan presiden. Ketergesa-gesaan itu menunjukkan kesan
ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pemindahan ibu kota
demi kepetingan kelompok tertentu. Padahal, pemindahan ibu kota di tengah
ekonomi Indonesia sedang terpuruk ini sangat tidak populis bahkan bisa
memperburuk keadaan ekonomi Indonesia ke depan.
“Sejak periode pertama di akhir masa jabatan ketika masa
kampanye, Jokowi sudah menyampaikan gagasan akan pemindahan ibu kota ke luar
Jawa. Terlihat sangat tergesa-gesa atau grasa-grusu sepertinya ada dorongan
kuat yang mendesak kebijakan tersebut. Pemindahan ibu kota bukan isu cemerlang
di tengah kondisi ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan saat ini,†tegas
direktur eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and
Research Centre (PolCom SRC) itu.
Selain itu, kata Andri, komunikasi di level pemerintah sangat
tidak bagus. Seorang Sofyan Djalil telah mendahului presiden dalam membuat
keputusan. Buktinya presiden belum menyatakan ada lokasi pasti soal ibu kota
baru.
Di balik itu, kata Andriadi, perbedaan pendapat ini menyiratkan
ada sesuatu yang belum beres dalam pemindahan lokasi ibu kota. “Terlihat
respons Jokowi membantah pernyataan Sofyan Djalil terkait kebijakan pemindahan
ibu kota ke Kalimantan Timur. Artinya Jokowi masih ragu dan mengulur-ulur waktu
soal pemindahan Ibu kota,†kata Andriadi.(jpg)