“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.
Program tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan, antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, dan sektor lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.
Menteri Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar memilih jalur penempatan yang resmi dan prosedural untuk memastikan hak serta pelindungan negara selama bekerja di luar negeri.
“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” beber Mukhtarudin.
Sebaliknya, Menteri P2MI menegaskan pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Menteri P2MI pun berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah, sekaligus menjadikan bonus demografi sebagai modal Indonesia memasuki persaingan pasar kerja global.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, Menteri Mukhtarudin berharap penyiapan SDM di Kalimantan Tengah dapat semakin terarah sehingga peluang kerja internasional dapat diisi tenaga kerja Indonesia yang kompeten, terampil, dan berangkat melalui jalur resmi.(tim)
