DPR RI Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Demi Hak Korban

PROKALTENG.CO – DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat paripurna tingkat II, Kamis (19/11).

Keputusan ini diambil setelah DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan tingkat pertama pada Rabu (18/11).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan pemulihan kerugian korban menjadi poin utama dalam regulasi ini. Negara tidak hanya berfokus menyita hasil kejahatan, tetapi juga memastikan hak masyarakat kembali.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano kepada media, Kamis (19/11).

Rano menyebut selama ini banyak korban penipuan investasi kesulitan memulihkan kondisi finansial meski pelaku sudah diproses hukum. Korban sering kehilangan tabungan atau modal usaha tanpa mekanisme penggantian yang jelas.

Baca Juga :  AMPB Ultimatum Pimpinan DPR: Gagal Sahkan RUU Perampasan Aset, Harus Mundur

Ia menjelaskan mekanisme perampasan aset akan dirancang agar hasil kejahatan dapat segera dilacak dan diamankan aparat. Langkah cepat ini menutup celah pelaku menyembunyikan aset, sehingga peluang pengembalian hak korban tetap terjaga.

Dalam proses penyusunan, Rano mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang konsisten mengawal pembahasan. Pihaknya memastikan akan terus memantau implementasi regulasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(jpc)

PROKALTENG.CO – DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat paripurna tingkat II, Kamis (19/11).

Keputusan ini diambil setelah DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan tingkat pertama pada Rabu (18/11).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan pemulihan kerugian korban menjadi poin utama dalam regulasi ini. Negara tidak hanya berfokus menyita hasil kejahatan, tetapi juga memastikan hak masyarakat kembali.

Electronic money exchangers listing

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano kepada media, Kamis (19/11).

Rano menyebut selama ini banyak korban penipuan investasi kesulitan memulihkan kondisi finansial meski pelaku sudah diproses hukum. Korban sering kehilangan tabungan atau modal usaha tanpa mekanisme penggantian yang jelas.

Baca Juga :  AMPB Ultimatum Pimpinan DPR: Gagal Sahkan RUU Perampasan Aset, Harus Mundur

Ia menjelaskan mekanisme perampasan aset akan dirancang agar hasil kejahatan dapat segera dilacak dan diamankan aparat. Langkah cepat ini menutup celah pelaku menyembunyikan aset, sehingga peluang pengembalian hak korban tetap terjaga.

Dalam proses penyusunan, Rano mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang konsisten mengawal pembahasan. Pihaknya memastikan akan terus memantau implementasi regulasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(jpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru