PROKALTENG.CO-Suntikan vaksin dosis ketiga (booster) akan dimulai awal tahun depan. Sasarannya adalah peserta BPJS Kesehatan yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI). Namun, pemerintah masih mengkaji jenis vaksin yang akan disuntikkan.
Plt Dirjen Pencegahan dan Penanganan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rondonuwu mengungkapkan, Kemenkes bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tengah melakukan riset terkait pemberian vaksin booster.
Riset tersebut diharapkan selesai pada Desember nanti. ”Penelitian mengenai vaksin mana yang cocok untuk booster,” ucapnya.
Vaksin Merah Putih yang dikembangkan peneliti tanah air juga termasuk yang diteliti. Selain itu, terkait jenis vaksin, homolog atau heterolog, yang akan digunakan untuk vaksin booster, juga masih dalam tahap penelitian. Maxi mengatakan, Indonesia memang merancang vaksinasi booster. Namun, yang mendapat prioritas adalah peserta BPJS Kesehatan golongan PBI. ”Menurut penelitian, enam bulan itu sudah menurun (imunitas dari vaksin, Red),” ungkapnya.
Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah juga fokus pada pencarian obat Covid-19. Menurut dia, jika vaksin dilengkapi dengan obat, peralihan dari epidemi ke endemi bisa lebih cepat. ”Banyak perkembangan obat baru yang memberikan harapan,” katanya. Budi menjelaskan, pemerintah sudah melakukan uji klinis obat jenis monoclonal antibody. Selain itu, obat antivirus tengah dijajaki. Berbagai calon obat Covid-19 telah memasuki uji klinis tahap ke-3. Dia meminta uji klinis juga dilakukan di Indonesia agar tahu kecocokan obat tersebut dengan masyarakat.
Sementara itu, pada evaluasi pelaksanaan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pemerintah kembali melonggarkan sejumlah ketentuan. Hal tersebut disebabkan kasus konfirmasi harian yang terus menurun hingga saat ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) yang sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus harian hanya mencapai 18 ribu secara nasional. Sedangkan Jawa-Bali sekitar 7 ribu kasus per hari. Lebih rendah dibanding Juli lalu ketika varian Delta merebak dengan sekitar 50 ribu kasus.
Kemudian, kasus kematian per 17 Oktober 2021 untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, dan Bali mencapai nol kasus. Sedangkan di provinsi lain kurang dari lima kematian per hari. Menurut Luhut, angka kematian bisa terus menurun seiring dengan vaksinasi lansia yang terus digenjot. ”Saat ini cakupan Jawa-Bali baru 43 persen. Dua bulan ke depan kita harapkan sudah 70 persen. Menkes, panglima TNI, dan Kapolri akan habis-habisan untuk vaksinasi ini,” ujarnya.
Penurunan kasus positif Covid-19 ini kemudian diikuti dengan penyesuaian sejumlah aktivitas. Misalnya, mulai hari ini (19/10) tempat bermain anak boleh dibuka di mal di daerah PPKM level 2. Syaratnya, pengelola tempat bermain anak wajib mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu bermain anak. ”Ini untuk kebutuhan tracing,” ucap Luhut.
Kemudian, kapasitas bioskop untuk kabupaten/kota di wilayah PPKM level 1 dan 2 dinaikkan menjadi 70 persen. Kabar baiknya lagi, anak-anak diperkenankan kembali menikmati film di bioskop. Selain itu, anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata yang berada di wilayah PPKM level 2. Mereka bisa masuk dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan didampingi orang tua.
Luhut mengungkapkan, uji coba pariwisata yang berada di wilayah PPKM level 3 akan ditambah sesuai persetujuan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian, wisata air sudah boleh dibuka pada kabupaten/kota dengan level PPKM 1 dan 2. ”Presiden mengingatkan, sudah banyak kegiatan yang dibuka dan kadang mengabaikan prokes, baik itu di pernikahan maupun pariwisata. Kita harus tetap hati-hati. Patuhi protokol kesehatan,” tuturnya.
Luhut juga menyinggung soal pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Menurut dia, 19 negara yang diperbolehkan masuk sudah sesuai dengan ketentuan WHO. Namun, apabila nanti mereka tidak membuka border untuk Indonesia, tidak tertutup kemungkinan mereka bakal didrop dari daftar tersebut. ”Presiden juga meminta kita mengevaluasi tiap minggu agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan 19 negara tersebut,” pungkasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4. Sebab, kondisi kini semakin baik dan dibarengi capaian vaksinasi yang makin tinggi. Seperti diketahui, penentuan level asesmen kini juga mencakup akselerasi vaksinasi. Kemenkes mengamanatkan vaksinasi dosis pertama harus 40 persen dari jumlah penduduk. Apabila cakupan vaksinasi di bawah 40 persen, level wilayah tersebut akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi.