PEMERINTAH memastikan bakal menentukan daerah sebagai ibu kota baru
tahun ini. Pasalnya, tiga kementerian terkait telah melakukan kajian dan masuk
tahap final.
Ketiga kementerian yang dimaksud
yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Pertanahan Nasional
(BPN).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
mengatakan, kajian pemindahan ibu kota akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo
(Jokowi) paling lambat Juli 2019 mendatang. Namun, kajian itu masih bisa
direvisi.
“Iya, nanti Presiden bisa
mutusin. Kalau belum percaya diri coba lihat lagi, nanti kami finalkan,
sehingga keputusan memilih lokasi tahun ini juga,” ucap Basuki kepada
wartawan di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Basuki menyatakan, beberapa
indikator penentu calon ibu kota baru antara lain, konektivitas jalan,
ketersediaan air bersih, dan keberadaan bandara. Sejauh ini, pemerintah telah
menetapkan dua kawasan yang tepat menjadi calon ibu kota baru, yakni Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur.
Ada empat wilayah yang
disebut-sebut jadi incaran pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru yaitu, di
Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.
Sementara itu, di Kalimantan Timur hanya satu, yakni Bukit Soeharto.
“Kalau Kalimantan Tengah
yang dipunyai baru konektivitas jalan, air bersih masih kurang,” tutur
Basuki.
Di sisi lain, lanjutnya, kondisi
infrastruktur di Kalimantan Timur dinilai jauh lebih baik. Beberapa fasilitas
seperti bandara hingga bendungan sudah tersedia di Bukit Soeharto. “Kalau
lokasi yang di Kalimantan Timur sudah ada bandara internasional, jalan tol
nasional ada, dan beberapa bendungan juga sudah ada,” terang dia.
Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro mengatakan, dana untuk pemindahan ibu kota akan dimasukkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun, porsi
pendanaan tak 100 persen berasal dari dompet negara.
“APBN 50 persen tapi akan
kami data lagi. Kami sedang finalkan kajiannya. Ada swasta dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN, Red),” kata Bambang.
Bambang menyatakan, pada 2020
pemerintah akan langsung melakukan persiapan pembangunan di lapangan. Dengan
demikian, peletakan batu pertama atau ground breaking bisa dilaksanakan pada
2021 “Lalu tahun 2024 ibu kota baru bisa fungsional artinya sudah siap
jadi pusat pemerintahan baru,” pungkas Bambang. (aen/indopos/kpc)