JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Wakil rakyat prihatin dengan pengelolaan
wabah COVID -19 oleh Pemerintah. Selain dinilai belum berhasil, juga
menghadirkan ketakutan di sebagian masyarakat Internasional. Salah satunya
memboikot kedatangan warga negara Indonesia (WNI) di berbagai negara.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur
Wahid (HNW) mengatakan, akibat COVID-19, WNI tidak diterima masuk ke 59 negara.
Bahkan ada 11 negara, seperti
Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya tidak pergi ke Indonesia.
Sebab, karena penyebaran Corona dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
HNW menilai sikap banyak negara
tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instrospeksi. Untuk lebih
serius dan profesional melindungi seluruh rakyat dan menyelamatkannya dari
wabah COVID -19.
“Ini menggambarkan meluasnya
ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi COVID -19
oleh Pemerintah Indonesi,†urainya.
Ia menuturkan pemerintah perlu
melakukan koreksi dan maksimalisasi usaha dan meningkatkan kualitas
perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah dengan menghadirkan
kejujuran data, konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa
dipercaya dunia internasional.
“Ini juga terkait marwah dan
harga diri bangsa dan negara,†tegasnya.
Dia mendesak agar Presiden Joko
Widodo tampil terdepan, ambil tanggung jawab sebagai Kepala Negara. Tujuannya,
agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan COVID -19
bisa segera diselesaikan. Sehingga ada sinergi positif dan produktif antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Penanganan yang lebih efektif
diharapkan kepercayaan Internasional kepada Indonesia bisa pulih kembali.
Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol
kesehatan. Agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi mengatasi COVID
-19,†jelasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta seluruh pihak satu suara dalam
menangani pandemi di Indonesia. Ia mengatakan, penanganan COVID harus
mempertimbangkan seluruh aspek. Baik kesehatan, sosial, hingga perekonomian.
Ketua Komite Kebijakan Penanganan
COVID -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan, penanganan
COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus selaras. “Kita harus bersatu. Harus satu
bahasa, satu data dan satu tindakan,†tutur Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah
berusaha mengintensifkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) untuk
membangun rasa aman bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan
aktifitas dan tetap produktif.
Airlangga juga mengaku pemerintah
menjamin ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani Corona.
Selain itu, seluruh pihak juga
wajib memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Menurut Airlangga, terjadinya
peningkatan kasus, terutama klaster angkutan umum selama sepekan terakhir,
bukan hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain juga terjadi peningkatan
yang sama.