JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat pernyataan mengejutkan. Ia
menyebut 92 persen calon kepala daerah di seluruh Indonesia dibiayai oleh
cukong.
“Di mana-mana, calon-calon itu 92
persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi
kebijakan,†kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan
Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal
Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).
Sejak Pilkada langsung yang
sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, kata Mahfud, para cukong banyak yang
menabur benih bersama para kontestan Pilkada.
Mahfud tak mengatakan para calon
yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020.
Mantan Ketua MK itu mengatakan
kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong pasti terjadi di
pilkada serentak.
Menurut Mahfud, dampak kerja sama
antara calon kepala daerah dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi
uang. Sebab, kepala daerah yang bekerjasa dengan cukong akan korupsi kebijakan.
Dikatakan Mahfud, korupsi
kebijakan itu biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan
lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.
“Korupsi kebijakan itu lebih
berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan
dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang
sesudah saya periksa itu tumpang-tindih,†kata Mahfud.
Aktivis Perhimpunan Masyarakat
Madani (Prima), Sya’roni menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut 92 persen
calon kepala daerah dibiayai cukong.
Menurut Sya’roni, berkompetisi
dalam pilkada membutuhkan biaya yabg cukup besar. Kandidat Gubernur, Bupati dan
Walikota harus menyiapkan dana untuk berbagai keperluan mulai dari pencarian
dukungan parpol, membentuk tim suskes, biaya saksi, hingga biaya ilegal
polititik uang.
“Kebutuhan biaya yang besar
inilah membuka peluang masuknya cukong untuk menyediakan pendanaan yang
dibutuhkan,†sebut Sya’roni, seperti dilansir
RMOL, Sabtu (12/9).
Keberadaan cukong tidak gratis.
Sokongan dana politik yang sudah dikeluarkan oleh cukong kelak harus diganti
oleh kandidat bila memenangkan pilkada.
“Penuturan Pak Mahfud cukup
mengagetkan. Angkanya besar sekali. 92 persen kandidat pilkada dibiayai
cukong,†ujar Sya’roni.
Sekarang posisi Mahfud MD adalah
sebagai Menko Polhukam, jadi tidak tepat jika hanya berkomentar saja alias
omong doang (omdo).
“Pak Mahfud harus berani
memberantasnya,†sebut Sya’roni.
Apabila politik ala cukong ini
tetap dipelihara, maka akan sulit mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk
seluruh rakyat. Karena kepentingan cukong-lah yang harus diutamakan di atas
kepentingan rakyat.