SEBANYAK 12.000 personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan dalam
pengamanan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres
2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan akan dilakukan pada titik-titik
kerawanan di ibu kota.
“Tadi kami sudah koordinasi
dengan Pak Ketua MK (Anwar Usman), Pak Sekjen MK, dan Pangdam. Untuk pengamanan
persidangan di MK, kami melibatkan gabungan TNI-Polri, Pemerintah Daerah
termasuk Pamdal yang ada di MK itu kurang lebih 12.000 personel yang
disiapkan,†kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung MK,
Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Gatot menuturkan, 12.000 personel
gabungan TNI-Polri tersebut ditugaskan khusus untuk pengamanan di sekitar
gedung MK. Sedangkan, titik-titik kerawanan lainnya juga turut ditingkatkan
pengamanannya.
“Keseluruhan itu berjumlah
lebih-kurang 47 ribu yang kami siapkan. Itu dengan Polres-Polres yang ada,
kemudian juga Kodim-Kodim yang ada,†ucap Gatot.
Pihak kepolisian juga akan
melakukan rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan
capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga berlangsung. Nantinya, sepanjang Jalan
Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara, hingga Jalan Gajah Mada akan dilakukan
penutupan.
“Itu kami lakukan penutupan jalan
supaya memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan baik
termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat. Tentu kami antisipasi lah,†jelas
Gatot.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) MK
Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri
untuk menjaga keamanan di MK. Koordinasi terkait keamanan itu agar sidang PHPU
2019 berjalan lancar.
“Kami sudah koordinasi dengan
pihak keamanan baik kepada Polri maupun TNI. Jadi, media semua lihat, bagaimana
ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk memastikan keamanan di sekitar MK.
Insya Allah sesuai dengan protap keamanan lembaga negara yang menyelenggarakan
acara seperti ini,†ungkap Guntur.
Selain area kantor, kata Guntur,
fokus keamanan juga mengarah ke sembilan hakim MK. Setidaknya empat personel
kepolisian disiagakan, untuk menjaga keamanan sembilan hakim MK.
“Kami mulai dari pengamanan Yang
Mulia Bapak Ibu Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di
daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak
Ibu Hakim,†tuturnya.
Lebih jauh, Guntur menyampaikan,
pengamanan terhadap sembilan hakim dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019.
Pengamanan itu diberikan sehari sebelum KPU mengumumkan hasil perolehan suara
Pemilu 2019 yang jatuh pada 21 Mei 2019.
“Sesuai rencana, pengamanan
kepada hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019,†pungkasnya. (jpc/jpnn/kpc)