Kementerian dan Pemda Diminta Sinergis

ATAMBUA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator pendukung program pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouwdi merencanakan dalam waktu dekat ini akan melakukan safari ke seluruh Kementerian pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021.

Perencana Ahli Madya pada Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Fanderson K.A mengatakan, bahwa tujuan dari safari tersebut untuk mendiskusikan sekaligus memastikan kesiapan dari masing-masing Kementerian dalam pelaksanaan pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouwdi.

“Kemungkinan habis lebaran ini kita akan turun ke kesepuluh Kementerian untuk mendengar langsung sudah sampai dimana persiapan masing-masing Kementerian dalam melaksanakan Inpres,” kata Fanderson kepada FIN, Minggu (9/5).

“Target pertama  kami akan ke Kementerian Pertanian, jadi kami sudah menyiapkan surat ke pak Deputi untuk minta acc. Kalau sudah oke, kita kirim ke Setkab sama Kemenko untuk bergabung menjadi satu tim audiensi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR,” sambungnya.

Menurut Fanderson, sinergisitas antara Kementerian pelaksana dengan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 dinilai sangat penting. Sebab menurut Pemda, segala bentuk kunjungan Kementerian belakangan ini belum merujuk kepada petunjuk teknis (Juknis)

“Kabarnya, mereka (Pemda) dan Kementerian kan katanya sudah sering berkoordinasi dengan daerah. Tetapi, ketika kita dengar penjelasan dari pejabat daerah kemaren belum ada petunjuk teknis,” ujarnya.

“Contoh seperti gudang non SRG yang katanya sudah sering dikunjungi, lalu kata ibu (Dinas Perindag), kemarin istilah mereka bilang sudah bosen pak  kami datang kesini terus, kunjungan terus,” lanjutnya.

Secara teknis, kata Fanderson, hal itu tinggal menunggu kesiapan Kementerian pelaksana untuk memastikan proses apa saja yang harus Pemerintah Daerah siapkan. Di sisi lain, agar dapat disesuaikan dengan skema pembiayaan yang ada di masing-masing Kementerian,” ujarnya.

“Kan umumnya mereka harusnya mendapat petunjuk teknis dari Kementerian, seperti apa? jangan cuma telepon, karena kalau telepon itu mereka gak bisa megang, tapi kalau ada surat kan mereka bisa pelajari apa yang harus disiapkan dan dilengkapi. Bahkan kemarin saya bilang, kalau ada data dan surat saya bersedia menjadi penyambung lidah. Makanya kemaren itu ada dari Dinas Kementerian Perdagangan sudah menyerahkan proposal ke saya,” imbuhnya.

Kendati demikian, menurut pria kelahiran Kab. Alor, NTT ini, pihak Kementerian maupun Pemda sejatinya sudah siap untuk melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Hanya saja, mereka masih melakukan penyesuain anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan program.

“Sebenarnya Kementerian sudah oke ya. Cuma ketika Inpres ini mulai berlaku Januari, itu kan bersamaan dengan tahun anggaran yang baru, sehingga anggaran yang dimuat dalam rancangan kerja masing-masing Kementerian itu mungkin belum mengakomodir seluruh kegiatan ini. Sehingga itulah yang perlu direfocusing,” jelasnya.

Sementara untuk kesiapan Pemda sendiri, lanjut Fanderson, saat ini hanya tinggal membutuhkan penjelasan teknis pertemuan langsung dengan Kementerian-kementerian terkait. Misalnya, ada penyampaian dari Kementerian soal penyiapan anggaran selama kegiatan program berlangsung.

“Jadi secara umum, Pemda sudah siap untuk membackup. Bahkan kemaren mereka ada rapat untuk penyesuaian anggaran sesuai item-item dalam indikasi program Inpres yang jumlahnya mencapai 20 kegiatan,” ujarnya.

“Cuma maklum, agak tertatih-tatih karena anggaran daerah sudah dipotong sana-sini untuk penanganan Covid dan disini juga ada beberapa titik yang terkena bencana seroja, walaupun gak separah seperti di Malaka dan Kupang. Yang pasti, hal itu sedikit banyak menggeser fokus perencanaan,” pungkasnya. 

ATAMBUA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator pendukung program pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouwdi merencanakan dalam waktu dekat ini akan melakukan safari ke seluruh Kementerian pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021.

Perencana Ahli Madya pada Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Fanderson K.A mengatakan, bahwa tujuan dari safari tersebut untuk mendiskusikan sekaligus memastikan kesiapan dari masing-masing Kementerian dalam pelaksanaan pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouwdi.

“Kemungkinan habis lebaran ini kita akan turun ke kesepuluh Kementerian untuk mendengar langsung sudah sampai dimana persiapan masing-masing Kementerian dalam melaksanakan Inpres,” kata Fanderson kepada FIN, Minggu (9/5).

“Target pertama  kami akan ke Kementerian Pertanian, jadi kami sudah menyiapkan surat ke pak Deputi untuk minta acc. Kalau sudah oke, kita kirim ke Setkab sama Kemenko untuk bergabung menjadi satu tim audiensi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR,” sambungnya.

Menurut Fanderson, sinergisitas antara Kementerian pelaksana dengan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 dinilai sangat penting. Sebab menurut Pemda, segala bentuk kunjungan Kementerian belakangan ini belum merujuk kepada petunjuk teknis (Juknis)

“Kabarnya, mereka (Pemda) dan Kementerian kan katanya sudah sering berkoordinasi dengan daerah. Tetapi, ketika kita dengar penjelasan dari pejabat daerah kemaren belum ada petunjuk teknis,” ujarnya.

“Contoh seperti gudang non SRG yang katanya sudah sering dikunjungi, lalu kata ibu (Dinas Perindag), kemarin istilah mereka bilang sudah bosen pak  kami datang kesini terus, kunjungan terus,” lanjutnya.

Secara teknis, kata Fanderson, hal itu tinggal menunggu kesiapan Kementerian pelaksana untuk memastikan proses apa saja yang harus Pemerintah Daerah siapkan. Di sisi lain, agar dapat disesuaikan dengan skema pembiayaan yang ada di masing-masing Kementerian,” ujarnya.

“Kan umumnya mereka harusnya mendapat petunjuk teknis dari Kementerian, seperti apa? jangan cuma telepon, karena kalau telepon itu mereka gak bisa megang, tapi kalau ada surat kan mereka bisa pelajari apa yang harus disiapkan dan dilengkapi. Bahkan kemarin saya bilang, kalau ada data dan surat saya bersedia menjadi penyambung lidah. Makanya kemaren itu ada dari Dinas Kementerian Perdagangan sudah menyerahkan proposal ke saya,” imbuhnya.

Kendati demikian, menurut pria kelahiran Kab. Alor, NTT ini, pihak Kementerian maupun Pemda sejatinya sudah siap untuk melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Hanya saja, mereka masih melakukan penyesuain anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan program.

“Sebenarnya Kementerian sudah oke ya. Cuma ketika Inpres ini mulai berlaku Januari, itu kan bersamaan dengan tahun anggaran yang baru, sehingga anggaran yang dimuat dalam rancangan kerja masing-masing Kementerian itu mungkin belum mengakomodir seluruh kegiatan ini. Sehingga itulah yang perlu direfocusing,” jelasnya.

Sementara untuk kesiapan Pemda sendiri, lanjut Fanderson, saat ini hanya tinggal membutuhkan penjelasan teknis pertemuan langsung dengan Kementerian-kementerian terkait. Misalnya, ada penyampaian dari Kementerian soal penyiapan anggaran selama kegiatan program berlangsung.

“Jadi secara umum, Pemda sudah siap untuk membackup. Bahkan kemaren mereka ada rapat untuk penyesuaian anggaran sesuai item-item dalam indikasi program Inpres yang jumlahnya mencapai 20 kegiatan,” ujarnya.

“Cuma maklum, agak tertatih-tatih karena anggaran daerah sudah dipotong sana-sini untuk penanganan Covid dan disini juga ada beberapa titik yang terkena bencana seroja, walaupun gak separah seperti di Malaka dan Kupang. Yang pasti, hal itu sedikit banyak menggeser fokus perencanaan,” pungkasnya.