JAKARTA,PROKALTENG.CO – Demo 11 April 2022 yang akan diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, demo tersebut masih mengundang perdebatan di tengah masyarakat.
Ada yang berpendapat bahwa demo tersebut terkesan politis karena diduga ada yang menunggangi.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin bahwa demo 11 April murni gerakan para mahasiswa.
“Itu gerakan moral. Jadi tidak ada aktor di balik demo itu,” kata Ujang dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Dosen Universitas Al-Azhar itu mengatakan, bahwa demo dilakukan karena tidak setuju dengan wacana Presiden tiga periode.
“Ini gerakan mahasiswa murni yang tak setuju dengan design Jokowi 3 periode,” ujarnya.
Selain, itu lanjut Ujang, para mahasiswa melakukan demo juga menuntut kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
“Belakangan ini harga BBM dan kebutuhan masyarakat lainnya mengalami kenaikan, jadi wajar jika para mahasiswa melakukan demo,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April.
Itu dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM saat dihubungi, Kamis (7/4).
BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin.
Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka.
Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI.
Kemudian, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti.
Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.
Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.
Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (muf/pojoksatu)