PROKALTENG.CO-Pemerintah mulai menggerakkan tahap awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian dan lembaga telah disiapkan sebagai gelombang pertama relokasi ke pusat pemerintahan baru Indonesia.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebutkan bahwa Kementerian PAN-RB telah menunjuk 16 instansi yang diprioritaskan pindah terlebih dahulu. Saat ini, IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 ASN dan lebih dari 5.000 pekerja konstruksi.
“Jika seluruh aktivitas pemerintahan dan ekonomi mulai berjalan, jumlah penduduk di IKN bisa mencapai 25 ribu orang. Belum termasuk wisatawan dan kunjungan pejabat negara yang rutin,” ujar Bimo dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).
Menurut Bimo, peningkatan aktivitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Ia menyebut, konsep pengelolaan aset di IKN bisa mengadopsi sistem bisnis-ke-bisnis (B2B) layaknya kawasan SCBD di Jakarta.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada moratorium pembangunan. Justru, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan gedung-gedung Yudikatif dan Legislatif dalam waktu tiga tahun.
“Pembangunan akan difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya di zona 1A untuk Istana Negara dan lembaga tinggi negara. Di KIPP 1B, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan juga sudah dimulai karena adanya investasi masuk,” terang Basuki.
Pemerintah optimistis bahwa relokasi ASN akan berjalan sesuai rencana, seiring dengan selesainya infrastruktur pendukung yang tengah dibangun secara masif.(jpg)
PROKALTENG.CO-Pemerintah mulai menggerakkan tahap awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian dan lembaga telah disiapkan sebagai gelombang pertama relokasi ke pusat pemerintahan baru Indonesia.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebutkan bahwa Kementerian PAN-RB telah menunjuk 16 instansi yang diprioritaskan pindah terlebih dahulu. Saat ini, IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 ASN dan lebih dari 5.000 pekerja konstruksi.
“Jika seluruh aktivitas pemerintahan dan ekonomi mulai berjalan, jumlah penduduk di IKN bisa mencapai 25 ribu orang. Belum termasuk wisatawan dan kunjungan pejabat negara yang rutin,” ujar Bimo dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).
Menurut Bimo, peningkatan aktivitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Ia menyebut, konsep pengelolaan aset di IKN bisa mengadopsi sistem bisnis-ke-bisnis (B2B) layaknya kawasan SCBD di Jakarta.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada moratorium pembangunan. Justru, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan gedung-gedung Yudikatif dan Legislatif dalam waktu tiga tahun.
“Pembangunan akan difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya di zona 1A untuk Istana Negara dan lembaga tinggi negara. Di KIPP 1B, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan juga sudah dimulai karena adanya investasi masuk,” terang Basuki.
Pemerintah optimistis bahwa relokasi ASN akan berjalan sesuai rencana, seiring dengan selesainya infrastruktur pendukung yang tengah dibangun secara masif.(jpg)
