Kasus positif korona membuat aksi borong
masker tak terhindarkan. Kelangkaan pun mulai terjadi. Diduga, ada pihak-pihak
yang sengaja menimbun masker untuk mempermainkan harga.
Karena itu, Presiden Joko Widodo kemarin
meminta polisi menindak para penimbun masker. ’’Saya sudah memerintahkan
Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang
memanfaatkan momentum seperti ini,’’ tegas Jokowi.
Dia menjelaskan, stok masker sebenarnya masih
banyak. Berdasar informasi yang dia terima, stok masker di dalam negeri masih
sekitar 50 juta lembar. Namun, memang ada masker-masker jenis tertentu yang
langka. Karena itu, Jokowi memperingatkan semua pihak untuk tidak coba-coba
mengambil keuntungan dalam situasi merebaknya virus korona.
Dia kembali meminta masyarakat untuk tidak
panik atas adanya kasus positif Covid-19. Masyarakat harus tetap waspada,
tetapi tetap beraktivitas seperti biasa. Penularan virus korona bisa dicegah
dengan cara sederhana. Yakni, sering mencuci tangan. Jangan menyentuh wajah
sebelum mencuci tangan. Intinya, cara terbaik adalah menjaga kebersihan dan
kebugaran sehingga imunitas tubuh lebih baik.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit
Prabowo memastikan, pihaknya sudah menurunkan personel untuk memantau lang-sung
aktivitas masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan. ’’Memang, beberapa wilayah
kami monitor aktivitasnya lebih meningkat dari biasanya,’’ katanya.
Dia menegaskan, instansinya mengupayakan
kondisi tetap stabil. ’’Jangan sampai eskalasinya menjadi tidak bagus,’’
tambahnya.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Asep Adi
Saputra menyampaikan, pihaknya juga tidak berdiam diri setelah mendapat
informasi banyaknya warga yang berbelanja bahan pangan. ’’Masyarakat jangan
panik menyikapi ini. Mabes (Polri) punya Satgas Pangan yang membantu mengontrol
ketersediaan bahan pangan,’’ bebernya.
Dia memastikan sudah berkoordinasi dengan
berbagai instansi. Termasuk dengan pengusaha ritel. Asep menjamin ketersediaan
pangan. ’’Ada jaminan sembako atau barang pangan tersedia dengan baik,’’ tegasnya.
Kepada pengusaha atau pihak mana pun yang
dengan sengaja menimbun kebutuhan masyarakat, Polri bisa bertindak tegas.
’’Bisa ditindak dengan UU Perdagangan pasal 107. Ancaman hukuman 5 tahun dan
denda Rp 50 miliar,’’ ujarnya.
Asep juga menegaskan, tindakan hukum bakal
dilakukan terhadap semua pihak yang menyebarkan hoaks tentang virus korona.
’’Kami setiap hari melakukan patroli siber di dunia maya,’’ ungkapnya. Karena
itu, dia meminta tidak ada lagi yang menyebarkan hoaks. Masyarakat diimbau
lebih bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai termakan
hoaks dan ikut menyebarkannya.
Sementara itu, kemarin pemerintah menunjuk
juru bicara untuk Covid-19. Dia adalah Sesditjen P2P Kemenkes Achmad Yurianto.
Meski, dalam beberapa hal, awak media meminta konfirmasi kepada beberapa
menteri yang mengikuti ratas internal.
Yurianto menjelaskan, penggunaan masker hanya
diperuntukkan mereka yang sedang sakit. Orang sehat tidak perlu mengenakan
masker. Apalagi sampai memakai masker gas. ’’Kita di sini nggak pakai masker
juga nggak apa-apa,’’ terangnya.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami apa
sebenarnya Covid-19.
Untuk pencegahan, mereka yang sedang mengalami
sakit saluran pernapasan karena sebab apa pun sebaiknya mengenakan masker.
Dengan demikian, percikan liur mereka tidak ke mana-mana. Hanya berkutat di
diri sendiri.
Pulau Galang Jadi RS Khusus
Di sisi lain, pemerintah akan merenovasi
bangunan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk dijadikan RS khusus. Presiden
Jokowi menjelaskan, pemerintah memiliki fasilitas di Pulau Galang yang sudah
lama tidak digunakan. ’’Akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat,’’ ujar
Jokowi.
Tujuannya, Indonesia memiliki pilihan tempat
bila ada wabah dunia. Tidak hanya di Pulau Natuna atau Sebaru. Prinsipnya,
pemerintah ingin ada fasilitas yang betul-betul siap setiap saat. Meski
demikian, saat ini pemerintah juga sudah siap dengan 132 RS rujukan dengan
fasilitas isolasi yang diperlukan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan,
ada alasan tersendiri soal pemilihan Pulau Galang. ’’Karena transportasinya
lebih mudah,’’ terangnya.
Akses transportasi utama ke Pulau Galang
adalah Bandara Hang Nadim di Batam. Tinggal lanjut lewat darat via jembatan
Pulau Galang. Fasilitas itu berjarak tempuh satu jam perjalanan dari bandara.
Ke depan, bila ada kasus lagi seperti evakuasi WNI dari Wuhan dan kapal pesiar,
isolasi akan diarahkan ke fasilitas itu.
Sementara itu, Ombudsman RI memberikan catatan
bagi pemerintah daerah yang memberikan informasi soal persebaran Covid-19.
Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan, apabila ada informasi
rahasia yang bocor, hal itu bisa termasuk maladministrasi.
’’Mungkin karena pemdanya ikut panik, kemudian
memberikan informasi yang seharusnya rahasia dan dikecualikan, yang nggak boleh
dibuka, tapi kemudian disampaikan ke publik,’’ terang Alamsyah kemarin (3/3).
Padahal, menurut dia, informasi semacam
identitas atau tempat tinggal tidak perlu dibuka ke publik. Alamsyah meminta
pemerintah daerah berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
Sebab, informasi tersebut bisa berakibat pada kepanikan publik.
’’Yang penting kan tujuannya, bukan
identitasnya. Tujuan supaya orang tahu ada yang sudah positif dan bagaimana
mengatasi pasien semacam ini, kasih informasi yang baik,’’ tegasnya.
Dia menjelaskan, ada Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik yang harus menjadi landasan pemda untuk memberikan informasi
mengenai wabah Covid-19. Pemerintah harus memberikan informasi seterbuka
mungkin, kecuali soal pribadi pasien yang bisa berakibat negatif bagi si
pasien.(jpc)