Keputusan isolasi bagi
Warga Negara Indonesia (WNI) di Natuna yang baru dievakuasi dari Wuhan,
Provinsi Hubei, Tiongkok, sempat menuai polemik. Warga setempat menolak
daerahnya dijadikan lokasi isolasi karena khawatir bisa tertular virus Korona.
Mereka bahkan beberapa kali menggelar unjuk rasa penolakan.
Terkait sempat adanya
penolakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan informasi
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak
mendapat informasi utuh terkait rencana proses isolasi di Natuna.
“Memang terjadi
semacam, bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi,†kata Mahfud seusai
menggelar pertemuan dengan kementerian dan pejabat daerah Natuna di Kemenko
Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).
Mahfud menjelaskan,
keterlambatan informasi itu terjadi karena proses diplomasi antara pemerintah
Indonesia dengan Tiongkok begitu cepat. Ketika Tiongkok memberikan izin
penjemputan, pemerintah langsung bergerak cepat.
Natuna kemudian
dipilih sebagai tempat isolasi yang paling memungkinkan. Dengan pertimbangan
lokasinya yang aman, mudah terjangkau, dan dekat dari instalasi militer.
“Timbul kesalahpahaman
karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan
itu supaya dimaklumi,†imbuh Mahfud.
Senada dengan hal itu,
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membenarkan telah terjadi keterlambatan
informasi dari pemerintah pusat. Hanya saja dia tak menjelaskan kapan pertama
kali rencana evakuasi ke Natuna baru diterima pemerintah daerah.
“Karena terlalu cepat
evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat,†ucap Hamid.
Kendati demikian,
Hamid memastikan saat ini kondisi di Natuna sudah mulai kondusif. Informasi
terkait pelaksanaan isolasi tersebut mulai diberitahukan kepada warga setempat.
“Sekarang tampaknya
(masyarakat) sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah
pusat. Jadi sudah mulai tenang,†pungkas Hamid.
Turut hadir dalam
pertemuan itu yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua
DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna, hingga perwakilan Pemuda Pancasila Natuna.(jpc)