JAKARTA – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan,
kebebasan sipil di Indonesia pada periode
kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) makin memprihatinkan.
Dalam hasil survei tersebut
diketahui 43 persen responden merasa masyarakat semakin takut untuk berbicara
politik.
Angka tersebut mengalami kenaikan
lebih dari tiga kali lipat dibanding pada 2014 lalu yang hanya mencapai 17
persen saja.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif
LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei nasional ‘Tantangan Intoleransi dan
Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo’
di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).
Djayadi menuturkan, golongan yang
menyatakan sekarang warga takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat
hukum juga naik.
Dari 24 persen pada 2014 lalu,
jadi 38 persen tahun ini. “Jumlahnya
naik,†beber Hanan.
Di sisi lain, 21 persen responden
yang menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Naik dibanding 2014 yang
mencapai 10 persen.
Responden juga menilai ada
peningkatan ketidakbebasan beragama. Dari tujuh persen pada 2014 jadi 13 persen
tahun ini.
“Dalam hal kebebasan pers juga
tampak belum menggembirakan. Ada yang beranggapan media tidak bebas dam
disensor pemerintah sebesar 38 persen,†ujar Hanan.
Atas dasar ini, Hanan
berpandangan bahwa kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi cenderung
memburuk.
Bahkan kecenderungan kebebasan
sipil tiap tahun semakin menurun.
“Jika dirunut 10 tahun terakhir,
tren sejumlah indikator kebebasan sipil di negara kira tampak mengalami
kemunduran,†jelasnya.
Untuk diketahui, survei ini
digelar pada 8-17 September 2019 dengan melibatkan 1.550 responden yang
terpilih secara acak di seluruh Indonesia.
Jumlah responden muslim sebanayak
88,7 persen dan non-muslim 8,3 persen.
Adapun margin of error kurang
lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.
(jpg/ruh/pojoksatu/kpc)