32.9 C
Jakarta
Sunday, May 11, 2025

BNPB Disarankan Jadi Kementerian Bencana

Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini hanyalah sebuah lembaga. Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyarankan supaya BNPB bisa menjadi kementerian
di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maรขโ‚ฌโ„ขruf Amin.

Ketua Umum PKB,
Muhaimin Iskandarรขโ‚ฌลฝ mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi supaya lembaga
penanganan bencana tersebut bisa dijadikan sebuah kementerian. รขโ‚ฌล“Meningkatkan
BNPB menjadi kementerian penanggulangan bencana. Itu usulan saya,รขโ‚ฌย ujar Cak
Imin kepada wartawan, Sabtu (3/8).

Lebih lanjut
Wakil Ketua MPR ini tidak sepakat dengan usulan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) yang yang menggabungkan kementerian perindustrian dangan
perdagangan. รขโ‚ฌล“Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih eskpor. Sementara
industri mengurusi dalam negeri,รขโ‚ฌย katanya.

Baca Juga :  Kronologi Imam Suroso Meninggal Dunia Terjangkiti Virus Korona

Selain itu, Cak
Iminรขโ‚ฌลฝ juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) jangan digรขโ‚ฌลฝabungkan dengan Kementerian Desa. Karena saat ini sudah
mulai adanya usulan adanya nomenklatur kabinet pemerintahan Jokowi-Maรขโ‚ฌโ„ขruf Amin.

Namun bagi Cak
Imin dia hanya menyerahkan usulan saja. Keputusannya ada di tangan Jokowi
selaku kepala negara. รขโ‚ฌล“Ah itu terserah presiden saja deh,รขโ‚ฌย pungkasnya.

Sebelumnya,
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Kongres V tidak menutup
bakal ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Jokowi Hasto
mengatakan, PDIP akan membisiki Jokowi terkait perubahan beberapa pos
kementerian.

Hasto bicara
dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kabinet perlu melihat efektifitas dan
membangun tata pemerintahan yang baik. PDIP menyarankan dua perubahan pada
kabinet Presiden Jokowi. periode berikutnya.

Baca Juga :  Sekda Dobel Job Rawan Korupsi

Hasto
mengisyaratkan bakal menggabungkan kementerian perindustrian dengan kementerian
perdagangan. Serta wacana untuk mengurangi kementerian koordinator (Kemenko)
akan diubah menjadi tiga atau tetap dipertahankan empat seperti saat ini.(jpg)

Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini hanyalah sebuah lembaga. Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyarankan supaya BNPB bisa menjadi kementerian
di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maรขโ‚ฌโ„ขruf Amin.

Ketua Umum PKB,
Muhaimin Iskandarรขโ‚ฌลฝ mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi supaya lembaga
penanganan bencana tersebut bisa dijadikan sebuah kementerian. รขโ‚ฌล“Meningkatkan
BNPB menjadi kementerian penanggulangan bencana. Itu usulan saya,รขโ‚ฌย ujar Cak
Imin kepada wartawan, Sabtu (3/8).

Lebih lanjut
Wakil Ketua MPR ini tidak sepakat dengan usulan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) yang yang menggabungkan kementerian perindustrian dangan
perdagangan. รขโ‚ฌล“Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih eskpor. Sementara
industri mengurusi dalam negeri,รขโ‚ฌย katanya.

Baca Juga :  Kronologi Imam Suroso Meninggal Dunia Terjangkiti Virus Korona

Selain itu, Cak
Iminรขโ‚ฌลฝ juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) jangan digรขโ‚ฌลฝabungkan dengan Kementerian Desa. Karena saat ini sudah
mulai adanya usulan adanya nomenklatur kabinet pemerintahan Jokowi-Maรขโ‚ฌโ„ขruf Amin.

Namun bagi Cak
Imin dia hanya menyerahkan usulan saja. Keputusannya ada di tangan Jokowi
selaku kepala negara. รขโ‚ฌล“Ah itu terserah presiden saja deh,รขโ‚ฌย pungkasnya.

Sebelumnya,
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Kongres V tidak menutup
bakal ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Jokowi Hasto
mengatakan, PDIP akan membisiki Jokowi terkait perubahan beberapa pos
kementerian.

Hasto bicara
dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kabinet perlu melihat efektifitas dan
membangun tata pemerintahan yang baik. PDIP menyarankan dua perubahan pada
kabinet Presiden Jokowi. periode berikutnya.

Baca Juga :  Sekda Dobel Job Rawan Korupsi

Hasto
mengisyaratkan bakal menggabungkan kementerian perindustrian dengan kementerian
perdagangan. Serta wacana untuk mengurangi kementerian koordinator (Kemenko)
akan diubah menjadi tiga atau tetap dipertahankan empat seperti saat ini.(jpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru