Site icon Prokalteng

Tidak Adanya Sanksi Buat Masyarakat Mengabaikan Protokol Kesehatan

tidak-adanya-sanksi-buat-masyarakat-mengabaikan-protokol-kesehatan

JAKARTA – Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo
menyatakan bahwa ada yang membuat masyarakat masih tidak patuh terhadap
protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan virus corona itu. Salah satunya
ialah tidak adanya sanksi sehingga masyatakat mengabaikan protokol kesehatan.
Hal itu disimpulkan Doni setelah melihat hasil survei Badan Pusat Statistik
(BPS) yang menangkap alasan publik untuk tidak taat terhadap protokol Covid-19.

Survei itu, kata Doni, dilakukan BPS terhadap
90 ribu responden pada 14-21 September 2020. “Data ini masih sangat baru
dan valid. Nah, masyarakat masih memiliki ketergantungan terhadap adanya
sanksi. Jadi tingkat kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif ini masih belum
optimal,” kata Doni saat membuka acara Kick Off Sosialisasi Strategi
Perubahan Perilaku yang melibatkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) melalui virtual, Jumat (2/10). 
Dalam data BPS yang dipaparkan Doni, terlihat bahwa 59 persen responden
beralasan abai protokol kesehatan Covid-19 karena tidak adanya sanksi.

“Artinya sanksi di sini, bukan hanya
sanksi atau hubungan yang diberikan pemerintah, tetapi perlu ada sanksi sosial,
saksi adat, ada banyak sanksi lain yang kiranya bisa menggugah masyarakat untuk
patuh dan taat pada protokol kesehatan,” kata pria yang berpangkat bintang
tiga TNI ini. Lalu, 39 persen menganggap tidak ada kejadian penderita Covid-19
di lingkungan sekitar.

Kemudian, 33 persen responden merasa protokol
kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak membuat
pekerjaan menjadi terganggu.

Lalu, 23 persen responden merasakan harga
masker, face-shield, hand sanitizer, atau APD cenderung mahal. Bukan hanya itu,
21 persen responden merasakan tak perlu mematuhi protokol kesehatan Covid-19
karena mengikuti orang lain. Ada juga 19 persen menganggap protokol kesehatan
Covid-19 tak penting karena aparat dan pimpinan saja tidak memberikan contoh.

“Ada juga 19 persen, yaitu aparat dan
pimpinan tidak memberi contoh. Jadi keteladanan penting. Oleh karena itu, tim
dari perubahan perilaku, teman-teman BKKBN dan seluruh komponen harus terlibat,
harus bisa memberikan contoh selama beraktivitas bersama dengan
masyarakat,” kata Doni. Menurut Doni, hasil survei itu merupakan tantangan
bersama yang harus dievaluasi.

“Data ini sangat
valid, sangat bagus sekali, dan kami jadikan data ini sebagai bahan dalam
mengambil kebijakan,” tandas Doni. 

Exit mobile version