PROKALTENG.CO-Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan selalu menjadi program yang paling ditunggu para pekerja bergaji menengah ke bawah.
Setiap kali ekonomi melambat atau harga kebutuhan pokok naik, pertanyaan yang sama kembali mencuat: apakah BSU akan cair lagi? Memasuki awal 2026, isu ini kembali ramai diperbincangkan, terutama di media sosial dan grup pekerja.
BSU selama ini dikenal sebagai bantalan ekonomi sementara bagi pekerja formal yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Pada 2025, pemerintah menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp600.000 yang dicairkan satu kali pada periode Juni–Juli.
Meski nominalnya terbatas, BSU dinilai cukup membantu menjaga daya beli di tengah tekanan biaya hidup.
Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kepastian kelanjutan BSU di 2026 masih berada di area abu-abu.
Status Terbaru: Belum Ada Lampu Hijau untuk BSU 2026
Hingga awal Januari 2026, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kelanjutan BSU.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya telah menegaskan bahwa BSU 2025 hanya berlaku untuk satu periode pencairan dan tidak diperpanjang hingga akhir tahun.
Bahkan, pada Oktober 2025, ditegaskan pula bahwa tidak ada arahan langsung dari Presiden untuk memperpanjang program tersebut.
Artinya, secara administratif, BSU 2025 sudah selesai. Lalu bagaimana dengan 2026?
BSU Bukan Program Tahunan Wajib
Berbeda dengan bantuan sosial reguler seperti PKH atau BPNT, BSU bukanlah program tahunan yang otomatis berlanjut.
Pemerintah memposisikan BSU sebagai instrumen respons situasional, bukan skema permanen. Artinya, BSU bisa muncul kembali—atau tidak sama sekali—tergantung kondisi.
Ada tiga faktor kunci yang biasanya menjadi penentu:
Situasi ekonomi nasional, termasuk inflasi dan daya beli pekerja.
Kapasitas fiskal negara, terutama ruang anggaran belanja perlindungan sosial.
Urgensi kebijakan, misalnya saat terjadi gejolak ekonomi atau tekanan ketenagakerjaan.
Jika ketiga faktor tersebut dinilai aman, maka peluang BSU 2026 cenderung mengecil. Sebaliknya, jika muncul tekanan ekonomi signifikan, BSU bisa kembali diaktifkan sebagai langkah cepat pemerintah.
Syarat Penerima BSU: Pola Lama Masih Jadi Acuan
Meski belum ada skema resmi BSU 2026, pola persyaratan tahun sebelumnya hampir pasti menjadi referensi. Pada 2025, kriteria penerima BSU meliputi:
Warga Negara Indonesia dengan NIK aktif
Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan
Masuk kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
Bergaji maksimal Rp3,5 juta atau sesuai UMP/UMK setempat
Bukan ASN, TNI, atau Polri
Tidak menerima bansos lain seperti PKH atau BPNT
Pekerja yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut otomatis gugur dari daftar penerima. Inilah sebabnya, pemutakhiran data kepesertaan menjadi hal krusial, bahkan ketika BSU belum diumumkan.
Cara Cek Status BSU 2025: Masih Bisa Jadi Rujukan
Meski BSU 2026 belum dipastikan, pekerja tetap bisa memeriksa riwayat status BSU 2025 sebagai bahan evaluasi kelayakan. Ada dua kanal resmi yang bisa digunakan.
- Melalui Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan
Pengecekan dapat dilakukan tanpa aplikasi tambahan dengan langkah berikut:
Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Masukkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta kontak aktif
Klik “Lanjutkan”
Sistem akan menampilkan status kelayakan dan informasi pencairan (jika ada)
- Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
Bagi pengguna ponsel pintar:
Unduh aplikasi JMO
Login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan
Akses menu status kepesertaan atau fitur BSU (jika tersedia)
Informasi ditampilkan secara real-time
Mekanisme ini diperkirakan tidak akan jauh berbeda jika BSU kembali digulirkan di 2026.
Realitas 2026: Fokus Bergeser ke Program Alternatif
Satu hal yang kerap luput dari perhatian publik: meski BSU belum tentu berlanjut, pemerintah telah menyiapkan jalur bantuan lain yang lebih berkelanjutan.
BLT Kesra, perlindungan JHT, hingga manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kini menjadi tulang punggung perlindungan pekerja.
Artinya, ketergantungan pada BSU sebagai satu-satunya harapan bantuan tunai sudah mulai ditinggalkan. Pemerintah tampak mendorong sistem perlindungan yang lebih struktural ketimbang bantuan sekali cair.
Tunggu Keputusan, Siapkan Data
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 belum dipastikan berlanjut, namun peluangnya tetap ada jika kondisi ekonomi menuntut intervensi cepat.
Bagi pekerja, langkah paling realistis saat ini adalah memastikan data kepesertaan BPJS aktif dan tidak terpancing informasi tidak resmi.
Dalam kebijakan bantuan sosial, kecepatan informasi sering kali kalah penting dari keakuratan. Menunggu keputusan resmi memang tidak ideal, tetapi itulah satu-satunya cara agar tidak salah harap. (jpg)
