JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Pesero) untuk mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam melaksanakan program listrik desa untuk Tahun Anggaran 2024 dan tahun anggaran selanjutnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan Kementerian ESDM segera memberi penugasan kepada PLN agar mempercepat elektrifikasi nasional melalui listrik desa.
“Ini penting, dalam rangka mewujudkan penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar),” tandas Mukhtarudin, Jumat 31 Mei 2024.
Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN Persero telah membahas program listrik desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, kemarin.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini pun mendorong berbagai upaya Kementerian ESDM agar meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Mukhtarudin mengatakan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi penting dilakukan untuk mempercepat upaya pembangunan jaringan listrik di daerah tertinggal.
Mengingat, kata Mukhtarudin, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, ada sekitar 400an desa yang hingga saat ini belum tersentuh listrik PLN.
“Padahal, listrik desa ini merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus selesai pada 2025 mendatang,” imbuh Mukhtarudin.
Mesti begitu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini meminta agar PLN berkoordinasi dengan pihak yang berhubungan dengan proses pembangunan listrik beberapa kecamatan di Kalteng.
“Dengan harapan pembangunan jaringan listrik di sana dapat berjalan dengan cepat,” pungkas Mukhtarudin.
Komisi VII DPR RI juga mendorong Dirut PT PLN (Pesero) untuk berkoordinasi dengan Pemangku kepentingan lainnya khususnya terkait kemudahan perizinan dalam membangun infrastruktur kelistrikan yang melintasi kawasan hutan. (tim)