JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendorong para pemangku kepentingan berfokus pada peningkatan lifting migas dengan mengoptimalkan intervensi teknologi dan proses untuk meningkatkan eksplorasi.
Anggota Komisi XII DPR RI ini menyampaikan hal itu sekaligus menanggapi positif Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memberikan peringatan tegas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) alias kontraktor migas terkait target produksi nasional.
“KKKS fokus lifting harus dinaikkan. Terus juga sumur-sumur tentu dioptimalkan dengan intervensi teknologi guna tingkatkan eksplorasi,” tutur Muktarudin, Selasa (7/1).
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini lantas mengingatkan bahwa tiga puluh tahun lalu, lifting migas dapat mencapai 1,6 juta barel perhari dengan konsumsi tidak lebih dari 600-700 ribu barel perhari.
Namun hingga saat ini, kata Mukhtarudin lifting menurun, sampai tinggal 600 ribu barel perhari, dengan konsumsi 1 juta barel perhari.
“Kondisi inilah yang membuat Pak Menteri selalu tegas ke KKKS dalam rangka peningkatan lifting migas kita,” imbuh Mukhtarudin.
Fraksi Golkar Senayan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.
“Ya, salah satu cara mewujudkan keinginan Presiden Prabowo adalah melalui peningkatan lifting minyak. Ini dipercaya bisa buat Indonesia Swasembada energi,” ungkap Mukhtarudin.
Mukhtarudin melanjutkan kemandirian energi nasional tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan perekonomian nasional.
“Harapannya ke depan, semakin lifting kita makin naik, maka ini juga akan berkontribusi kepada pendapatan negara sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkas Mukhtarudin.
Ancam Sanksi Kontraktor Migas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan peringatan tegas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) alias kontraktor migas terkait target produksi migas nasional.
Bahlil menegaskan, kontraktor migas yang tidak mencapai target produksi tanpa alasan yang dapat diterima akan dikenakan sanksi.
“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala SKK Migas untuk memanggil semua KKKS agar fokus dalam rangka peningkatan lifting. Bagi KKKS yang targetnya tercapai, kita harus memberikan apresiasi. Tapi kalau tidak tercapai dengan alasan yang sulit diterima, maka pasti ada sanksi,” kata Bahlil saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, lalu.
Ketum Golkar ini mengatakan penerapan mekanisme sanksi dan apresiasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas lifting migas, sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target produksi migas nasional.
“Ini bagian dari upaya untuk memacu agar kita benar-benar fokus meningkatkan produktivitas lifting,” ujar Bahlil.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya akan menerapkan sistem penghargaan bagi KKKS yang mampu mencapai atau melampaui target produksi, sekaligus sanksi bagi KKKS yang tidak mampu mencapainya.
Langkah ini diharapkan dapat memacu kinerja industri migas di tengah tantangan operasional yang ada.
Dengan ancaman sanksi ini, KKKS diingatkan untuk lebih serius dalam merealisasikan target lifting migas sebagai bagian dari kontribusi untuk produksi migas nasional. (tim)