Indonesia akhirnya
terpilih menjadi anggota komisi dewan HAM PBB di tahun 2019. Hal ini
mengejutkan publik di Indonesia khususnya Papua. Karena ini menjadi pukulan
telak bagi aktivis Papua merdeka yang selama ini terus berjuang mencari simpati
dan dukungan dari dunia internasional.
Pengamat sosial
politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan menjadi dewan komisi
HAM ini bukan pertama kali. Indonesia pernah mencatat hal serupa tahun
2005-2007 dan kini tahun 2019.
“Ini sesuatu yang
menarik karena sebelumnya ada upaya untuk membangun citra yang buruk oleh ULMWP
dan Veronika Koman bahwa Indonesia adalah negara pelanggaran HAM. Mereka terus
mengkampanyekan citra ini tak hanya di PBB tetapi juga negara-negara
internasional,†kata Yaung pekan seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa
Pos Group), Senin (21/10).
Menurut Young, di
tengah kampanye itu ternyata tidak mampu menghalangi atau menggagalkan
Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi Dewan HAM PBB periode tahun
2020-2022. Ini secara otomatis di mata komunitas Internasional Indonesia mampu
dalam pemenuhan dan merekatkan HAM seluruh Indonesia khususnya di Papua.
“Ini pandangan
masyarakat internasional karenanya mayoritas 174 suara dalam sidang PBB
Indonesia mendukung atau menyetujui Indonesia masuk dalam anggota Komisi HAM
PBB. Ini juga mengalahkan dua negara pesaing utamanya yaitu Korea Selatan dan
Jepang,†bebernya.
Perlu diketahui bahwa
Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sangat maju dalam penegakan HAM.
Selain itu sistem demokrasinya terus berkembang. Lalu mengapa Indonesia bisa
meyakinkan negara-negara internasional. Ini kata Yaung karena Indonesia mampu
membangun citra yang baik soal bagaimana penanganan dan menghormati HAM itu
sendiri hingga diakui negara-negara internasional.
“Saya mau katakan
bahwa keberhasilan Indonesia adalah kegagalan kampanye ULMWP dan Veronika Koman
ini. Itu telak sekali sehingga jangan lagi ada upaya untuk memprovokasi,
kasihan banyak orang di Papua yang jadi korban,†jelasnya.
Dari realita ini ia
juga mengimbau agar para mahasiswa khususnya yang baru kembali ke Papua melihat
realita sesungguhnya. Apakah benar perjuangan Papua meminta pertanggungjawaban
negara atas HAM dan isu HAM sebagai pintu masuk untuk kepentingan politik Papua
merdeka itu mendapat respon yang baik dari dunia internasional?
“Ternyata itu gagal
total dan mahasiswa perlu melihat kondisi ini sebagai pelajaran bahwa dunia
sedang berubah. Pertimbangan ekonomi dan pembangunan lebih dikedepankan
dibanding pertimbangan kemanusiaan dan HAM sebab ada banyak kasus pelanggaran
HAM di Indonesia dan banyak negara tak menjadi pertimbangan utama dalam sidang
umum PBB,†jelasnya.
Mahasiswa, lanjutnya,
harus kembali belajar bersungguh-sungguh agar Papua bisa berubah di tangan
mereka sendiri satu saat nanti. Jangan sia-siakan kesempatan belajar mereka
sebab dari kegagalan diplomasi ULMWP dan Veronika Koman ini membuat para
aktivis Papua merdeka sudah kalah langkah sehingga harus persiapkan diri lebih
baik untuk diri sendiri maupun Papua nanti.
“Masa depan kita bukan
ditentukan oleh ULMWP, negara Vanuatu, Solomon atau Veronika Koman. Masa depan
ini kita yang tentukan sendiri. Kita sedang berhadapan dengan situasi global
dimana siapa tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka ia akan
menjadi budak. Ini nasehat saya, coba berfikir dan bertanya kembali dengan
melihat kondisi dunia saat ini,†pungkasnya.(jpg)