MANILA – Pemerintah Filipina baru saja mengeluarkan
pernyataan mengejutkan. Selasa (11/2) Presiden Manila Rodrigo Duterte
menghentikan salah satu perjanjian militer dengan AS. Keputusan tersebut buntut
dari pencekalan visa salah seorang pejabat Filipina.
Keputusan itu
disampaikan Juru Bicara Presiden Salvador Panelo di Istana Malacanang. Menurut
dia, Duterte ingin Sekretaris Negara Salvador Medialdea untuk mengeluarkan
perintah kepada Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Teddyboy Locsin
harus memberitahukan keputusan Duterte kepada Kedutaan Besar AS di Manila.
“Presiden meminta agar pemberitahuan itu dikirim
kemarin malam (10/2),†ungkapnya kepada The Philippine Star.
Kabar itu pun
sudah dikonfirmasi Sekjen Kementerian Luar Negeri Brigido Dulay lewat Twitter.
Dia mengatakan, pemberitahuan penghentian kerja sama Visiting Forces Agreement
(VFA) sudah ditandatangani dan disampaikan ke Kedubes. Artinya, masa transisi
selama 180 hari bakal berlaku sebelum perjanjian benar-benar dicabut.
VFA merupakan
satu di antara tiga perjanjian militer utama antara Filipina dan AS. Secara
garis besar, perjanjian tersebut mengatur protokol soal personel militer AS di
negara tersebut. Selain membuat aturan visa dan paspor lebih longgar, AS diberi
wewenang untuk menindak sendiri tentara yang melakukan kejahatan di sana.
“Hubungan (dengan AS, Red) tetap hangat. Namun,
presiden percaya bahwa sudah saatnya Filipina mengandalkan sumber daya sendiri
untuk mempertahankan kedaulatan bangsa,†papar Panelo.
Duterte
sebenarnya sudah mengancam bakal mengakhiri kerja sama militer dengan AS pada
2016. Dia tak terima sikap AS yang terlalu kritis terhadap program melawan
kartel narkoba. Saat itu, publik global menilai bahwa aksi polisi Filipina
terlalu kejam karena membunuh tanpa pandang bulu.
Namun, baru
bulan lalu dia akhirnya terlihat serius. Hal tersebut terjadi setelah visa
Senator Ronald Dela Rosa dicekal pemerintah AS tanpa alasan jelas. Malacanang
merasa bahwa visa Dela Rosa dicekal karena dia berperan sebagai kepala
kepolisian nasional dalam menindak kasus narkoba. Pada masa kepemimpinannya,
polisi membunuh ribuan jiwa yang dituduh sebagai pengedar atau pengguna.
Panelo
mengatakan, pemerintah sudah mengevaluasi hubungan kerja sama dengan AS sejak
lama. Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Filipina tak boleh lagi bergantung
pada negara lain.
“Saat ini sudah ada negara lain yang berminat untuk
menjalin kerja sama. Tapi, presiden sepertinya lebih tertarik untuk membuat
pertahanan Filipina lebih mandiri,†jelas Panelo.
Selain VFA,
Filipina masih punya dua kerja sama militer dengan AS. Yakni, The Mutual
Defense Treaty (MDT) dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). MDT
merupakan pakta yang menyatakan bahwa tiap-tiap pihak bakal membantu negara
yang sedang mendapat serangan militer. Sementara itu, EDCA mengizinkan militer
AS untuk mengelola lima markas militer di Filipina.
Sebelumnya,
Locsin sudah mengingatkan dampak mencabut VFA. Menurut diplomat tertinggi
Filipina itu, dua perjanjian militer lainnya bakal runtuh jika izin bagi
personel militer AS dipersulit. (jpc/fajar/kpc)