JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan
metode untuk mendeteksi dan memprediksi kemungkinan digunakannya pola
pembakaran dalam persiapan lahan. Metode ini berupa analisis tingkat kerentanan
lahan gambut terhadap kebakaran yang dilakukan, dengan memantau kekeringan
lahan, tinggi muka air, prediksi curah hujan serta indikasi pembukaan dan
pengeringan gambut.
“Kita melihat bahwa sebagian
besar munculnya api disebabkan oleh tindakan manusia. Karena itu, selain
melalui pembasahan gambut, metode ini bisa digunakan untuk mengantisipasi
kebakaran gambut,†kata Kepala BRG Nazir Foead dalam keterangan tertulisnya,
Jumat (23/10).
Inovasi metode deteksi dengan
menggunakan teknologi ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo dalam Dies
Natalis Fahutan UGM (23/10) bahwa pemanfaatan teknologi digital perlu terus
dikembangkan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Diistilahkan oleh Bapak
Presiden sebagai precision forestry.
Kajian BRG menggunakan metode ini
menunjukkan bahwa 75% pembukaan lahan gambut yang terdeteksi akan diikuti
dengan tindakan pembakaran. Hal ini berdasarkan data historis pembukaan gambut
pada 2019, di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.
Jeda waktu sejak pembukaan lahan
hingga kebakaran berkisar dari 2 hingga 6 minggu. Artinya, tambah Nazir,
pemerintah maupun masyarakat memiliki 2-6 minggu melakukan upaya persuasif dan
patroli, agar lahan tersebut tidak dibakar.
“Sehingga, tindakan pembersihan
lahan melalui pembakaran bisa dihentikan. Tentunya pemerintah akan terus
memberikan bantuan pembersihan lahan tanpa bakar kepada petani setempat,â€
jelasnya.
Melalui metode ini, BRG
setidaknya sudah menyampaikan informasi indikasi pembukaan gambut sebagai upaya
pencegahan sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal tahun ini kepada aparat berwenang.
“Kita sudah laporkan indikasi itu kepada Pemerintah Daerah, Satgas Gabungan dan
BKSDA pada Februari, Juni dan Oktober 2020,†ungkapnya.
“Apresiasi kepada pihak
berwenang, umumnya tindakan pembukaan lahan tersebut dapat cepat tertangani,
dan tidak meluas.â€
Nazir berharap upaya analisis
pembukaan gambut dapat memperkaya parameter sistem peringatan dini dan
meningkatkan akurasi indikasi akan terjadinya kebakaran gambut. BRG juga
berharap metode ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait
melakukan upaya pengecekan lapangan.
“Dengan adanya sinergi yang kuat,
pencegahan kebakaran gambut dapat menjadi lebih sistematis, cepat dan efektif,â€
jelasnya.
Metode ini merupakan bagian dari
komitmen BRG untuk menyediakan sistem informasi tepat guna sebagai salah satu
kontribusi terhadap solusi permanen pencegahan kebakaran gambut. “Kebijakan
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sejak ditetapkan oleh Presiden
melalui PP, Perpres dan Inpres serta Peraturan Menteri akan terus secara
konsisten dijalankan,†pungkasnya.
Sebagaimana kita ketahui, Badan
Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG
dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016
tentang Badan Restorasi Gambut.
BRG bekerja secara khusus,
sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan
pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan
pengeringan dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.