Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyampaikan,
kebijakan ganjil-genap (gage) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
disepakati untuk tidak diberlakukan. Keputusan ini merupakan hasil Rapat
Koordinasi dengan Gubernur DKI beberapa waktu lalu.
“Karena
berdasarkan data, sumber penularan sebagian besar (62 persen) berasal dari
transportasi umum. Selain itu, pemerintah pusat juga mendukung agar tempat
hiburan dan bioskop untuk sementara belum dibuka dulu,†ujarnya, Jumat (11/9).
Namun,
lanjutnya, kantor layanan publik tetap beroperasi secara normal sesuai Surat
Edaran Menteri PANRB Nomor 58 dan Nomor 67 Tahun 2020. Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) di setiap kementerian atau lembaga akan menegakan aturan
persentase pegawai yang dapat bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan
bekerja di kantor (Work From Office/WFO).
“Untuk
pegawai swasta dilakukan flexible working hours dimana pengawasan akan
dilakukan oleh Polri/TNI dan Satpol PP akan ditegakan sesuai Inpres 6/Tahun
2020,†ucapnya.
Di
sisi lain, Airlangga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa
Timur. Ia menyatakan bahwa aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut tetap
berjalan dan industri tetap bisa berproduksi normal dengan protokol Covid-19.
Hal ini tercermin dari meningkatnya PMI manufaktur ke level ekspansi di 50,8.
Sementara,
dari sisi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi anggaran program PEN
telah mencapai Rp 236,76 triliun atau 34,1 persen dari pagu Rp 695,2 triliun.
Dari angka tersebut sebesar Rp 15,81 triliun terealisasi untuk sektor
kesehatan.
Airlangga
juga mengemukakan beberapa usulan program sedang disiapkan opersionalisasinya.
Usulan-usulan program tersebut antara lain beli produk UMKM, tambahan LPDB,
voucher pariwisata, hibah pariwisata, dan termasuk perluasan Banpres Produktif.
“Dengan
total anggaran sebanyak Rp 203,90 triliun pada tahun 2020 dan Rp 110,2 triliun
pada 2021, program perlindungan sosial meliputi PKH, Kartu Sembako, Bansos,
Kartu Prakerja, Diskon Listrik, dan BLT akan terus dioptimalkan. Hal ini
dilakukan untuk meningkatan sisi permintaan,†pungkasnya.