Tensi politik
pascapilpres berangsur-angsur mereda. Kemarin (28/6) parpol-parpol pendukung
Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengadakan rapat terakhir. Hasilnya,
semua sepakat membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Koalisi itu
merupakan gerbong utama yang mengusung dan mendukung Prabowo-Sandi dalam
pilpres. Setelah koalisi bubar, segala keputusan politik akan diserahkan
sepenuhnya kepada partai masing-masing.
Kesepakatan
tersebut diambil dalam pertemuan di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta
Selatan.
Pertemuan
yang dimulai pukul 14.30 tersebut dihadiri Sekjen partai koalisi masing-masing.
PAN diwakili Eddy Soeparno, Partai Demokrat diwakili Hinca Panjaitan, dan
Partai Berkarya diwakili Priyo Budi Santoso. Lalu, Sohibul Iman datang langsung
mewakili PKS. Ada pula Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra
Fadli Zon.
Menurut
Muzani, pertemuan kemarin berlangsung sangat akrab. Tepat seusai salat Magrib,
mereka mengakhiri pertemuan terakhir Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tersebut.
Sebelum memutuskan untuk membubarkan koalisi, setiap Sekjen diberi kesempatan
untuk menyampaikan pendapat.
“Pak Prabowo
berterima kasih kepada pendukung dan relawan yang sudah men-support selama ini.
Juga meminta maaf kepada para partai koalisi pendukungnya,†jelasnya kemarin.
Dia mengakui,
putusan MK yang menolak gugatan kubu mereka sudah final. Namun, hal itu tidak
akan mengakhiri perjuangan mereka dalam membangun bangsa. “Ini merupakan step
berikutnya untuk membangkitkan kembali perjuangan di berbagai forum,†lanjut
Muzani.
Muzani
sebagai wakil Prabowo menyerahkan semua keputusan politik koalisi ke partai
masing-masing. Mereka memiliki pertimbangan dan jalan pikiran sendiri. Mulai
sekarang, Prabowo akan menghormati semua keputusan yang diambil seluruh partai
koalisi. “Tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain.â€
Namun, sinyal
perpindahan koalisi belum disuarakan para Sekjen koalisi Prabowo-Sandi.
Perwakilan Partai Demokrat, misalnya. Hinca menjelaskan, dirinya baru akan
melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada ketua umum partainya, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Selama ini Partai Demokrat memang dikabarkan ingin bergabung
dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Komandan Komando Tugas Bersama
(Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan pernah bertemu
dengan Jokowi.
“Dalam partai
kami juga ada majelis tinggi. Jadi, selain ke Ketum, juga harus melapor ke
majelis tinggi,†ujar Hinca.
Dukungan
Demokrat kepada Prabowo-Sandi pun dihasilkan dari rapat majelis tinggi. Karena
itu, keputusan untuk pindah koalisi membutuhkan prosesi yang sama. Hinca juga
menyampaikan permohonan maafnya karena SBY tidak bisa hadir dalam pertemuan
tersebut. “Kami meminta maaf karena ketua umum tidak bisa hadir. Beliau baru
bisa berdialog setelah 40 hari meninggalnya Bu Ani. Pak Prabowo pun menerima
hal itu,†kata Hinca.
Sementara
itu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, menegaskan
bahwa pilpres telah usai dengan dibacakannya putusan MK. Semua pihak wajib
mengikuti dan mematuhi putusan tersebut. “Dengan keputusan yang sudah final
itu, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa berlapang dada menerima
dan segera memikirkan masalah kebangsaan. Sebab, tantangan kita ke depan masih
banyak,†ungkapnya
Terkait
dengan Kabinet Indonesia Kerja Jilid II, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto
menyatakan, pengisian kabinet menjadi kewenangan Presiden Jokowi bersama para
ketua umum partai. Presiden dan para Ketum pasti akan membahasnya dengan arif
dan bijaksana. “Sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden Jokowi,†tegasnya.
Soal kemungkinan merapatnya partai pendukung Prabowo ke kubu
Jokowi, Hasto kembali menegaskan bahwa pengisian kabinet menjadi wewenang
presiden dan para Ketum partai. Menurut dia, demokrasi yang sehat adalah ketika
ada partai yang berada di pemerintah dan ada partai yang berada di luar
pemerintah sebagai penyeimbang.
Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan,
menyampaikan, sekarang saatnya untuk menjalin silaturahmi. “Pak Jokowi dan Pak
Prabowo pasti akan menjalin silaturahmi, bukan rekonsiliasi, karena di antara
keduanya tidak ada masalah,†katanya saat ditemui di Media Center TKN, Jalan
Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Soal waktu, dia menyerahkan sepenuhnya
kepada Jokowi. Dia yakin pertemuan dua tokoh itu digelar dalam waktu tidak
terlalu lama.
Publik menaruh harapan besar pada momen penetapan paslon
terpilih besok (30/6). Rencana KPU mengundang kedua paslon menumbuhkan harapan
bahwa Jokowi dan Prabowo akan kembali tampil bersama dalam satu panggung. Rakyat
akan melihatnya sebagai sinyalemen positif bagi demokrasi Indonesia ke depan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Titi Anggraini mengingatkan, pertemuan kedua tokoh di forum tersebut
begitu penting. “Itu secara simbolis mengirim pesan yang sangat besar kepada
publik bahwa kedua paslon ini secara politik sudah melakukan rekonsiliasi,â€
terangnya kepada Jawa Pos kemarin.
Pertemuan, bahkan konferensi pers bersama, menandakan bahwa
hasil pemilu benar-benar sudah bisa diterima kontestan. Menurut Titi, bagi
sebagian orang, sebenarnya tidak ada yang istimewa bila Jokowi dan Prabowo
bertemu. Namun, bagi mereka yang fanatik, apalagi fanatik sempit terhadap
paslon masing-masing, pertemuan tersebut sangat berarti. “Pertemuan itu akan
mengirim pesan yang sangat kuat bahwa keterbelahan politik sudah selesai,â€
lanjutnya.
Menurut dia, bila Prabowo bersedia datang, sejarah akan mencatat
bahwa kontribusi mantan Danjen Kopassus itu terhadap praktik demokrasi sangat
besar. Polarisasi setahun belakangan terjadi sebagai ekses pilpres. “Namun,
kalau aktor utamanya mampu memperlihatkan kebersamaan secara politik, meskipun
simbolis, interaksi di akar rumput akan mencair,†ujarnya.
Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pihaknya berharap semua
pihak yang diundang bersedia datang. Termasuk paslon 02. Tidak seperti
penetapan paslon terpilih 2014 ketika Prabowo-Hatta absen. “Makanya sekarang
saya berharap dua pasangan calon datang,†katanya saat ditemui di KPU kemarin.
Sekretariat Jenderal KPU sudah mengirimkan undangan kepada
paslon dan partai politik. Setiap paslon dipersilakan membawa 20 orang dari
partai pendukung. Bila ada yang ingin datang di luar kuota 20 undangan,
disiapkan tenda besar di halaman KPU. Di tenda itu pula nanti kedua paslon
diskenariokan mengadakan konferensi pers bersama.
Meski demikian, Arief juga mengimbau bahwa paslon tidak perlu
membawa pendukung terlalu banyak hingga mirip aksi massa atau festival. “Ini
rapat pleno penetapan, bukan ajang pertunjukan atau kampanye,†lanjut mantan komisioner
KPU Jatim itu.(jpc)