KALTENGPOS.CO – Pemerintah memastikan jika bantuan subsidi upah (BSU)
BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta
akan cair pada hari ini. Namun, penyaluran bantuan akan dilakukan secara
bertahap.
BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK mencatat, ada sekitar 15,5 juta pekerja yang akan mendapatkan BLT
Rp600 ribu tersebut. Namun, pencairan bantuan itu akan berlangsung bertahap.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) baru mendapatkan data sebanyak 2,5 juta calon penerima BSU Rp 600
ribu pada tahap awal. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan menyerahkan data
calon penerima BSU tersebut secara bertahap.
Pemerintah akan memberikan
bantuan sebesar Rp2,4 juta untuk masing-masing penerima dalam dua tahap. Untuk
tahap pertama, pemerintah akan memberikan Rp1,2 juta.
Kemnaker menargetkan semua data
calon penerima BSU Rp 600 ribu bisa diverifikasi sebelum akhir September 2020.
Bantuan yang diberikan pemerintah
ini dikhususkan untuk karyawan swasta dan pegawai pemerintah non PNS dengan
gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, menjadi peserta aktif di BP Jamsostek paling
tidak per Juni 2020, dan harus memiliki nomor rekening aktif di bank.
Sementara itu, untuk para pekerja
yang ingin memastikan apakah namanya menjadi penerima bantuan atau tidak,
pemerintah menganjurkan agar karyawan tersebut menanyakan langsung ke bagian
HRD tempat mereka bekerja. Pasalnya, dalam penyaluran BSU tersebut, pemerintah
meminta HRD setiap perusahaan untuk berperan aktif.
Sementara itu, untuk Kalimantan
Tengah, tercatat sebanyak 219.983 yang masuk dalam sumber data penerima BSU.
“Dari sumber data tersebut
pastinya akan divalidasi lagi,” kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palangka
Raya, Royyan Huda di Palangka Raya, Kamis (27/8).
219.983 orang yang masuk dalam
sumber data itu, terdiri dari 31.751 orang di Palangka Raya, Katingan, Gunung
Mas, Barito Selatan dan Barito Timur, 56.158 orang di Kotawaringin Barat,
Sukamara dan Lamandau.
29.011 di Kapuas dan Pulang
Pisau, 7.829 orang di Barito Utara dan Murung Raya, 27.612 orang di Seruyan,
serta 67.622 di Kotawaringin Timur.
“Sumber data itu akan kembali
divalidasi, karena pemerintah memiliki banyak program bantuan. Asumsi
pemerintah tidak diperkenankan satu pekerja menerima dua bantuan,†imbuh Royyan.
Sementara itu Kepala
Disnakertrans Kalteng, Syahril Tarigan menjelaskan sumber data yang telah
dihimpun dan verifikasi BPJAMSOSTEK di wilayah setempat, baik Kantor Cabang
Palangka Raya, Sampit maupun Pangkalan Bun telah dilaksanakan dengan baik.
“Jumlah tersebut sudah
melampaui 10 persen angkatan kerja di Kalteng. Angkatan kerja Kalteng yaitu 1,3
juta pekerja,” jelasnya.