Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay setuju untuk
dilakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Pasalnya, muncul biaya mahar
politik yang sangat tinggi dari partai politik.
รขโฌลPersoalan juga
yang sangat menonjol yaitu persoalan politik uang. Hal ini menurut kami harus
dibenahi,รขโฌย kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur,
Minggu (24/11).
Hadar
menyatakan, politik uang memang permasalahan yang terjadi pada proses Pilkada
langsung yang memang harus dibenahi. Terlebih, jika proses Pilkada tidak
dilakukan secara langsung, mahar politik pun tetap ada.
รขโฌลFaktor politik
uang itu bukan berarti tidak dibenahi, kita pastikan bahwa mereka bisa bekerja
dengan baik memenuhi perannya,รขโฌย tegas Hadar.
Oleh karena
itu, Hadar menyetujui jika ingin adanya evaluasi Pilkada. Maka harus didasari
dengan data-data yang relevan.
รขโฌลKami setuju
didasari dengan data-data, tetapi jangan melompat kesalahan ini karena
pelaksanaannya (secara langsung),รขโฌย pungkasnya.
Sebelumnya, wacana
evaluasi Pilkada pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi pada
tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.
Tito
mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi
mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.
รขโฌลSalah satunya
sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita
harus membuat indeks democratic maturity , yaitu kedewasaan demokrasi
tiap daerah,รขโฌย kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(jpc)