PALANGKA RAYA-Ada sejumlah evaluasi pelaksanaan anggaran
Tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Tengah. Dikatakan Ratih Hapsari Kusumawardani selaku Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalteng, bahwa ada beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan anggaran belanja K/L TA 2019 antara lain ketidaktepatan alokasi
belanja dengan kebutuhan. Blokir belanja yang sampai dengan Semester I belum
dapat terselesaikan.
“Selain itu, belum optimalnya lelang pra-DIPA, keterbatasan
vendor dan ketidaksediaan barang dan juga kegagalan/keterlambatan penyediaan
lahan, keterlambatan penerbitan juknis kegiatan dari K/L dan keterlambatan
penetapan pejabat perbendaharan,†ungkap Ratih Hapsari Kusumawardani saat
talkshow di Gedung Biru Kalteng Pos, Selasa (21/01) siang.
Untuk itu menurut Ratih, harus ada langkah-langkah
perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya, yaitu tahun
2020. Antara lain mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, dan
memastikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran diterima/dimanfaatkan oleh
masyarakat (delivered bukan hanya sent) sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
“Kemudian mempercepat proses lelang/pengadaan barang/jasa
(PBJ), termasuk mempercepat penetapan Pejabat Perbendaharaan,†ungkap Ratih
didampingi Nurwedi Tjahjono selaku Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng.
Selain itu juga mempercepat dan meningkatkan ketepatan
penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah (banper),
termasuk mempercepat proses verifikasi calon penerima manfaat dan penetapan
surat keputusan penerima manfaat.
“Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan
efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja
operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas
dan konsinyering serta honor tim,†tambahnyanya.
Sementara itu, Nurwedi Tjahjono menambahkan, ada 5 poin
fokus belanja pemerintah pusat Tahun 2020 guna mendukung pelaksanaan prioritas
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif, yaitu SDM
yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan
infrasruktur, birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi dan poin yang
terakhir adalah antisipasi
ketidakpastian. (bud)