Ormas dan Media Massa Punya Peranan Penting Mengawasi Pilkada

PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO–Pemilihan
kepala daerah (pilkada) tahun ini menjadi
tantangan berat bagi penyelenggara, pengawas, maupun
pihak-pihak
terkait,
lantaran
dilaksanakaan di tengah pandemi Covid-19. Ada banyak
aturan yang mengikat. Perlu kewaspadaan.
Apalagi ada kekhawatiran bahwa media sosial dijadikan wadah
penyebaran berita bohong (hoaks) seputaran pilkada
oleh oknum-oknum tertentu.

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono mengatakan, potensi
terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus diantisipasi dengan baik.
Utamanya pada media sosial yang marak
dengan hoaks,
ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang dapat mengganggu persatuan
dan kesatuan.

“Pilkada kali ini punya
tantangan lebih berat dibandingkan demokrasi pada umumnya. Selain
persoalan hoaks, ancaman pandemi Covid-19 juga salah
satu alasannya,”
katanya saat menghadiri sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu ormas
dan media massa, di Swiss-Belhotel Danum
Palangka Raya,
Senin (19/10).

Diungkapkannya, selain
protokol kesehatan, hal yang juga diwaspadai selama pilkada adalah soal
isu
penyebaran kebohongan.
Hoaks menjadi
persoalan utama selama pelaksanaan pesta demokrasi. Banyak berita bohong yang beredar
di media sosial (medsos). Diperlukan pengawasan dari pihak
ormas
maupun
media massa.

“Ormas dan media massa punya
peranan penting dalam mengawasi pilkada,”
ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Agus,
ormas dan media massa dapat membantu menginformasikan dan memberi edukasi
kepada masyarakat. Termasuk meluruskan berita tidak benar yang banyak beredar luas
di
masyarakat.

“Ormas maupun
media massa diharapkan tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol
secara ketat terhadap kinerja, perilaku, dan integritas
penyelenggara pemilu di daerah,” katanya.

Harus dapat dipastikan bahwa
penyelenggara
merupakan orang-orang
yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu yang
profesional, netral, dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua
Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, saat ini banyak bermunculan media online
yang dapat memengaruhi opini masyarakat. Apalagi saat masa kampanye, tentu
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim paslon harus diberitakan secara
positif,
adil, dan berimbang.

“Harapannya pertarungan
ini bisa dilakukan secara adil dan seimbang, karena kita memilih pemimpin yang
diharapkan menjadi penggerak pembangunan Kalteng,”
pungkasnya. 

PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO–Pemilihan
kepala daerah (pilkada) tahun ini menjadi
tantangan berat bagi penyelenggara, pengawas, maupun
pihak-pihak
terkait,
lantaran
dilaksanakaan di tengah pandemi Covid-19. Ada banyak
aturan yang mengikat. Perlu kewaspadaan.
Apalagi ada kekhawatiran bahwa media sosial dijadikan wadah
penyebaran berita bohong (hoaks) seputaran pilkada
oleh oknum-oknum tertentu.

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono mengatakan, potensi
terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus diantisipasi dengan baik.
Utamanya pada media sosial yang marak
dengan hoaks,
ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang dapat mengganggu persatuan
dan kesatuan.

“Pilkada kali ini punya
tantangan lebih berat dibandingkan demokrasi pada umumnya. Selain
persoalan hoaks, ancaman pandemi Covid-19 juga salah
satu alasannya,”
katanya saat menghadiri sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu ormas
dan media massa, di Swiss-Belhotel Danum
Palangka Raya,
Senin (19/10).

Diungkapkannya, selain
protokol kesehatan, hal yang juga diwaspadai selama pilkada adalah soal
isu
penyebaran kebohongan.
Hoaks menjadi
persoalan utama selama pelaksanaan pesta demokrasi. Banyak berita bohong yang beredar
di media sosial (medsos). Diperlukan pengawasan dari pihak
ormas
maupun
media massa.

“Ormas dan media massa punya
peranan penting dalam mengawasi pilkada,”
ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Agus,
ormas dan media massa dapat membantu menginformasikan dan memberi edukasi
kepada masyarakat. Termasuk meluruskan berita tidak benar yang banyak beredar luas
di
masyarakat.

“Ormas maupun
media massa diharapkan tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol
secara ketat terhadap kinerja, perilaku, dan integritas
penyelenggara pemilu di daerah,” katanya.

Harus dapat dipastikan bahwa
penyelenggara
merupakan orang-orang
yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu yang
profesional, netral, dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua
Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, saat ini banyak bermunculan media online
yang dapat memengaruhi opini masyarakat. Apalagi saat masa kampanye, tentu
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim paslon harus diberitakan secara
positif,
adil, dan berimbang.

“Harapannya pertarungan
ini bisa dilakukan secara adil dan seimbang, karena kita memilih pemimpin yang
diharapkan menjadi penggerak pembangunan Kalteng,”
pungkasnya.