26.3 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Penanganan Karhutla Harus Masuk Program Prioritas

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Nasdem
DPRD Kalteng, Lodewik C Iban berharap agar pelaksa
naan dan rencana pembangunan
Kalteng ke depan lebih memperhatikan sektor yang
memang prioritas. Dengan memerhatikan
sektor prioritas diharapkan pemerintah bisa mengoptimalisasi sejumlah
kebijakan.

Salah satunya yakni terkait kasus maraknya kejadian
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng. Pihaknya menekankan agar
pemerintah memiliki upaya nyata, terencana, terukur dan berkesinambungan agar
persoalan karhutla ini tidak menjadi agenda tahunan di Bumi Tambun Bungai ini.

“Pemprov Kalteng perlu menyediakan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak
karhutla yang sudah terjadi beberapa kali di Kalteng,” kata Anggota Komisi B
DPRD Kalteng ini.

Baca Juga :  Dinas Sosial Gelar Olympiade Cerdas Cermat Kepahlawanan

Diungkapkannya, Pemprov Kalteng juga perlu memerhatikan
dampak pada tingkat polusi udara yang tidak hanya berdampak buruk terhadap
kesehatan masyarakat, tapi juga sektor lain misal transportasi udara.

“Karhutla, kami menilai ketidaksiapan pemerintah
dalam menyiapkan bantuan insentif dan konsumsi bagi para petugas pemadam di
lapangan,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan V meliputi Kapuas dan
Pulang Pisau ini.

Selanjutnya, dia menilai terkait penyediaan alat
sumur bor yang tidak terpelihara sehingga pada saat digunakan tidak bisa
maksimal bekerja. Tidak hanya itu, penanganan kebakaran terutama di lahan
gambut kurang memerhatikan aspek karakteristiknya.

“Sehingga memperparah kondisi asap, selain itu kami
juga menilai saat ini masih kurangnya bantuan masker bagi masyarakat terdampak
kabut asap,” tegasnya. (abw/uni/ctk/nto)

Baca Juga :  Aktivis Gereja YHS Peduli Relawan Penanganan Covid-19

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Nasdem
DPRD Kalteng, Lodewik C Iban berharap agar pelaksa
naan dan rencana pembangunan
Kalteng ke depan lebih memperhatikan sektor yang
memang prioritas. Dengan memerhatikan
sektor prioritas diharapkan pemerintah bisa mengoptimalisasi sejumlah
kebijakan.

Salah satunya yakni terkait kasus maraknya kejadian
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng. Pihaknya menekankan agar
pemerintah memiliki upaya nyata, terencana, terukur dan berkesinambungan agar
persoalan karhutla ini tidak menjadi agenda tahunan di Bumi Tambun Bungai ini.

“Pemprov Kalteng perlu menyediakan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak
karhutla yang sudah terjadi beberapa kali di Kalteng,” kata Anggota Komisi B
DPRD Kalteng ini.

Baca Juga :  Dinas Sosial Gelar Olympiade Cerdas Cermat Kepahlawanan

Diungkapkannya, Pemprov Kalteng juga perlu memerhatikan
dampak pada tingkat polusi udara yang tidak hanya berdampak buruk terhadap
kesehatan masyarakat, tapi juga sektor lain misal transportasi udara.

“Karhutla, kami menilai ketidaksiapan pemerintah
dalam menyiapkan bantuan insentif dan konsumsi bagi para petugas pemadam di
lapangan,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan V meliputi Kapuas dan
Pulang Pisau ini.

Selanjutnya, dia menilai terkait penyediaan alat
sumur bor yang tidak terpelihara sehingga pada saat digunakan tidak bisa
maksimal bekerja. Tidak hanya itu, penanganan kebakaran terutama di lahan
gambut kurang memerhatikan aspek karakteristiknya.

“Sehingga memperparah kondisi asap, selain itu kami
juga menilai saat ini masih kurangnya bantuan masker bagi masyarakat terdampak
kabut asap,” tegasnya. (abw/uni/ctk/nto)

Baca Juga :  Aktivis Gereja YHS Peduli Relawan Penanganan Covid-19

Terpopuler

Artikel Terbaru