KALTENGPOS.CO – Momen pemilu menjadi ajang masyarakat untuk
berkumpul. Selain menyalurkan hak pilih sekaligus ajang silaturahmi antarwarga,
baik di masa kampanye maupun hari pemilihan.
Seyogyanya, warga yang berkumpul
dan bersilaturahmi ini menjaga keguyuban warga negara, karena disatukan dalam
momen pemilihan serentak. Memilih kepala daerah tanpa harus saling berselisih.
Dirjen Informasi dan Komunikasi
Publik (IKP) Kominfo Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengimbau agar masyarakat saling
berkolaborasi, dalam menjaga iklim politik lokal tetap damai, dengan cara
mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan keguyuban warga negara selama
Pemilihan.
Perbedaan pandangan politik atau
pilihan menurutnya merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Menurutnya,
siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah merupakan pilihan masyarakat dan
produk dari demokrasi sehingga harus dihargai dan diapresiasi.
“Pemimpin yang lahir itu adalah
refleksi dari yang dipimpin, cerminan dari masyarakat. Mari kita menggunakan
hak pilih kita agar mendapat pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita.
Jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang sehat dan pemilih yang damai, agar
kita selalu guyub sebagai warga negara,†ujarnya.
Belajar dari pengalaman Pemilihan
Serentak 2017 dan Pemilu 2019, kondisi sosial masyarakat sempat tegang dan
terjadi polarisasi akibat perbedaan pandangan politik. Berita bohong (hoaks),
ujaran kebencian, dan saling menjelek-jelekkan satu sama lain banyak
bermunculan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Masyarakat sejatinya
melihat ajang pemilihan sebagai sebuah proses demokrasi untuk memperkuat
legitimasi bangsa.
Selama ini masyarakat sudah
direpotkan dengan permasalahan pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh sendi
kehidupan. Ajang Pemilihan diharapkan sebagai alat pemersatu dan momen bagi
masyarakat untuk bergotong royong bangkit kembali dari keterpurukan di masa
pandemi.
Momen Pemilihan Serentak 2020
dijadikan ajang untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi untuk membawa
perubahan ke arah yang lebih baik, mampu menjalankan pemerintahan di masa
recovery pasca pandemi nantinya.