SAMPIT, KALTENGPOS.CO – Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Rudini Darwan Ali dan H Samsudin atau pasang Kotim Bercahaya berencana akan mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, berkinerja tinggi, dan mengutamakan pelayanan publik (good governance) melalui reformasi tata kelola birokrasi.
“Kami akan reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik, perkuat kelembagaan dan ketata pelaksanaan manajemen sumberdaya aparatur pemerintah, manajemen keuangan yang baik dan transparan, serta perbaikan sistem pengawasan internal,” ujar Muhammad Rudini Rudini Darwan Ali, Senin (16/11).
Menurutnya, misi pasangan Kotim Bercahaya adalah peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan.
“Kami menilai kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat, kepercayaan, integritas dan semangat kerja, transparansi dan akuntabilitas sehingga berorietasi ke masa depan, serta orientasi pada hasil kerja,” ucap Rudini.
Dia juga mengatakan, untuk mewujudkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, maka manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal seperti menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan, kosisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja, konsisten dengan pengendalian dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas.
“Untuk itu reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada perubahan pola pikir aparatur pemerintah, membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan, menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional, menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan dan budaya kerja yang baik,” ujar Rudini.
Dia menambahkan, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD juga diperlukan terobosan kebijakan fiskal daerah, yaitu mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak langsung, dan sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.