PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO –
Sebagai upaya percepatan penanggulan kemiskinan di Kalteng, Ben-Ujang
menyiapkan proÂgram KKS. Kartu Kalteng Sejahtera atau disebut KKS adalah
program pemberian bantuÂan sosial bersyarat kepada setiap keluÂarga yang berada
di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditetapkan sebagai penerima KKS. KKS
diarahkan untuk menjadi pusat penanggulangan kemiskinan yang menÂsinergikan
berbagai program perlindunÂgan dan pemberdayaan sosial di Kalteng.
Dengan
dibentuknya program KKS, diharapkan kedepannya, setiap langkah yang diambil
oleh Ben-Ujang sudah terÂsusun dengan cermat sehingga tujuan unÂtuk mewujudkan
Kalteng yang maju dan sejahtera dapat segera tercapai.
KKS
dimaksudkan untuk mengikutÂsertakan peran masyarakat pra sejahtera dalam
program pemerintah. KKS tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi oleh
program-program pembangunan ekonoÂmi yang berpihak pada wong cilik, baik yang
bekerja di sektor non formal, formal mau pun yang masih mencari pekerjaan.
Misalnya petani, nelayan, buruh harian, pedagang di pasar tradisional dan
pelaku UMKM, serta khususnya mereka yang staÂtusnya prakerja.
Terbitnya
KKS bukan untuk memanÂjakan masyarakat Pra Sejahtera. SebaÂliknya, memegang KKS
berarti menjadi mitra sejajar pemerintah provinsi untuk membangun kesejahteraan
bersama unÂtuk Kalteng. Pemegang KKS tetaplah akÂtor-aktor ekonomi, Pemerintah
memÂfasilitasinya dengan program dan kebiÂjakan ekonomi yang adil. Berangkat
dari paradigma yang benar ini, sedikitnya ada lima manfaat KKS yang kelak
dirasakan secara nyata.
1. BPJS Kesehatan Gratis
BPJS adalah badan hukum yang dibenÂtuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan memÂberikan kepastian
perlindungan dan keÂsejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
BPJS
Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program JamiÂnan Kesehatan
yang diselenggarakan seÂcara nasional berdasarkan prinsip asurÂansi sosial dan
prinsip ekuitas.
Dalam
program BPJS kesehatan ada keÂwajiban pemberian sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh peserta dan/ atau Pemerintah Pusat.
Khusus
untuk Kalteng, pemerintahÂan Ben-Ujang akan membayarkan iuran BPJS Kesehatan
bagi pemegang KKS. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik sistem jaminan sosial
di dunia, dimana negara menanggung sampai dengan 40 persen penduduknya yang
berada pada lapisan terbawah.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2 juta rupiah/keluarga
Bantuan
Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu upaya pemerintah yang terÂdampak pandemi
Covid-19 ini, dimana mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalteng yang semakin
meningkat.
Ben-Ujang
akan mematok nilai BLT di kisaran 2 juta rupiah per keluarga. BLT ini sifatnya
sebagai resiliensi dan proÂgram KKS diupayakan sangat adaptif denÂgan capaian
penurunan kemiskinan di Kalteng kelak. Setelah kesejahteraan peÂmegang KKS
membaik berkat berjalannya program dan kebijakan ekonomi, alokasi BLT bisa
dievaluasi untuk didistribusikan ke pemegang KKS baru.
3. Sembako Murah dari Pemprov Kalteng
Perlindungan
sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuÂan sosial pangan
kepada Keluarga dari keÂlompok masyarakat berpenghasilan renÂdah/keluarga
miskin dan rentan. BantuÂan sosial pangan bertujuan untuk menguÂrangi beban
pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi keÂbutuhan
pangannya.
Ben-Ujang
akan menjaga ketersediaan pangan dan memastikan seluruh maÂsyarakat bisa
mengakses sembilan bahÂan pokok (sembako), dan khusus untuk pemegang KKS, akan
disediakan alokaÂsi khusus sembako dengan harga sangat terjangkau.
Program
sembako murah merupakan pengembangan dari program transforÂmasi bantuan pangan
untuk memastikan program KKS menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat harga, dan tepat kualitas.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki
kontribusi besar terhadap pemÂbentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu,
stabilitas harga sembako mempengaÂruhi penurunan angka kemiskinan.
Oleh
sebab itu, pemerintahan Ben- Ujang akan berupaya menekan kemiskiÂnan melalui
program sembako murah. Adanya program sembako murah akan mengurangi beban
pengeluaran keluarÂga miskin dalam hal makanan, sehingÂga dapat memastikan
sebagian kebutuÂhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain,
pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu
meningkatkan nutrisi/ gizi masyarakat, terutama anak-anak seÂjak dini sehingga
akan memiliki pengaÂruh terhadap penurunan stunting.
Daftar
sembako tersebut sesuai denÂgan Kepmenperindak 115/1998, yakni meliputi beras,
gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu,
jagung atau sumber karboÂhidrat non beras lainnya, LPG atau jenis bahan bakar
memasak lainnya, serta gaÂram beryodium. Sehingga selama fokus memperbaiki
taraf hidupnya, pemegang KKS terlebih dulu tersokong kebutuhan pokoknya.
4. Beasiswa pendidikan sampai perÂguruan tinggi
Undang-Undang
Dasar Negara InÂdonesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan
kehidupan bangÂsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah
mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. KeÂnyataannya
banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak dapat mengÂenyam
pendidikan, lebih-lebih pendidiÂkan tinggi. Banyak komentar yang disuÂarakan
masyarakat tentang ketidakberÂdayaannya menyekolahkan anak karena terkendala
oleh biaya pendidikan.
Pemerintah
Ben-Ujang berupaya unÂtuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang
berprestasi tinggi denÂgan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut,
mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus
menerus. KenyataÂan menunjukkan bahwa tidak semua maÂhasiswa mengikuti proses
dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai
prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa
yang putus di tenÂgah perjalanan studinya karena alasan keÂtiadaan biaya.
Menyadari hal ini, penting kiranya dicarikan jalan keluar bagi mahaÂsiswa yang
mempunyai kendala ekonomi dan atau geografis.
Dalam
pemerintahan Ben-Ujang, setiap keluarga pemegang KKS, anak-anaknya yang
berprestasi akan diberikan karpet merah berupa beasiswa Pendidikan. Ben- Ujang
percaya, dengan akses pendidiÂkan gratis sampai ke jenjang sarjana (S1),
megister (S2) dan Doktoral (S3) bagi keluÂarga pemegang KKS sangat penting,
sebab pendidikan telah terbukti mampu memuÂtus mata rantai kemiskinan. Kelak
anak-anak muda tersebut akan semakin menÂguatkan kesejahteraan keluarganya dan
turut menyokong pembangunan Kalteng.
5. Akses informasi 50 ribu lapangan kerja baru
Salah
satu upaya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menÂgurangi angka
pengangguran di Kalteng, Pemerintah Ben-Ujang membuka 50.000 lapangan kerja
baru.
Ben-Ujang
berkomitmen untuk memÂbuka lapangan kerja seluas-luasnya. SeÂdikitnya, 50 ribu
lowongan di tahap awal. Pemegang KKS diprioritaskan secara sistemik untuk
menjadi yang pertama kali menerima informasi lapangan kerja, menÂgaksesnya dan
bekerja. Tentu tidak wajib, bila mereka lebih memilih menjadi wirasÂwasta atau
pelaku UMKM, mereka bisa mengkases program ekonomi lain yang berjalan
bersamaan.
Melalui
KKS, Ben-Ujang mengupayÂakan program pembangunan ekonomi supaya lebih tepat
sasaran dan betul-betul mensejahterakan seluruh warga. Terlebih dengan
partisipasi pemegang KKS, program pembangunan ekonomi akan lebih terukur dan
realistis. AspiraÂsi rakyat kecil akan lebih cepat terserap dan didengar oleh
pemerintahan Ben- Ujang. Aspirasi yang langsung disamÂpaikan oleh rakyat sangat
penting, sebÂagai bahan untuk memonitor dan menÂgevaluasi program pembangunan
ekoÂnomi yang sedang berjalan.
KKS
dihadirkan Ben-Ujang untuk memÂbuktikan ke khalayak luas bahwa kaya atau miskin
bukan soal nasib. Keduanya seÂmata-mata soal keberpihakan pemerinÂtah.
Ben-Ujang berpihak ke lapisan maÂsyarakat yang rentan. Dalam lima tahun ke
depan, KKS menjadi kesempatan bagi masyarakat pra sejahtera untuk menjadi
orang-orang kelas menengah ke atas baru di Kalteng.