Solusi Nyata Ben-Ujang untuk Mempercepat Kesejahteraan Kalteng

PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO –
Sebagai upaya percepatan penanggulan kemiskinan di Kalteng, Ben-Ujang
menyiapkan pro­gram KKS. Kartu Kalteng Sejahtera atau disebut KKS adalah
program pemberian bantu­an sosial bersyarat kepada setiap kelu­arga yang berada
di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditetapkan sebagai penerima KKS. KKS
diarahkan untuk menjadi pusat penanggulangan kemiskinan yang men­sinergikan
berbagai program perlindun­gan dan pemberdayaan sosial di Kalteng.

Dengan
dibentuknya program KKS, diharapkan kedepannya, setiap langkah yang diambil
oleh Ben-Ujang sudah ter­susun dengan cermat sehingga tujuan un­tuk mewujudkan
Kalteng yang maju dan sejahtera dapat segera tercapai.

KKS
dimaksudkan untuk mengikut­sertakan peran masyarakat pra sejahtera dalam
program pemerintah. KKS tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi oleh
program-program pembangunan ekono­mi yang berpihak pada wong cilik, baik yang
bekerja di sektor non formal, formal mau pun yang masih mencari pekerjaan.
Misalnya petani, nelayan, buruh harian, pedagang di pasar tradisional dan
pelaku UMKM, serta khususnya mereka yang sta­tusnya prakerja.

Terbitnya
KKS bukan untuk meman­jakan masyarakat Pra Sejahtera. Seba­liknya, memegang KKS
berarti menjadi mitra sejajar pemerintah provinsi untuk membangun kesejahteraan
bersama un­tuk Kalteng. Pemegang KKS tetaplah ak­tor-aktor ekonomi, Pemerintah
mem­fasilitasinya dengan program dan kebi­jakan ekonomi yang adil. Berangkat
dari paradigma yang benar ini, sedikitnya ada lima manfaat KKS yang kelak
dirasakan secara nyata.

1. BPJS Kesehatan Gratis

BPJS adalah badan hukum yang diben­tuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan mem­berikan kepastian
perlindungan dan ke­sejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS
Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jami­nan Kesehatan
yang diselenggarakan se­cara nasional berdasarkan prinsip asur­ansi sosial dan
prinsip ekuitas.

Dalam
program BPJS kesehatan ada ke­wajiban pemberian sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh peserta dan/ atau Pemerintah Pusat.

Khusus
untuk Kalteng, pemerintah­an Ben-Ujang akan membayarkan iuran BPJS Kesehatan
bagi pemegang KKS. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik sistem jaminan sosial
di dunia, dimana negara menanggung sampai dengan 40 persen penduduknya yang
berada pada lapisan terbawah.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2 juta rupiah/keluarga

Bantuan
Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu upaya pemerintah yang ter­dampak pandemi
Covid-19 ini, dimana mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalteng yang semakin
meningkat.

Ben-Ujang
akan mematok nilai BLT di kisaran 2 juta rupiah per keluarga. BLT ini sifatnya
sebagai resiliensi dan pro­gram KKS diupayakan sangat adaptif den­gan capaian
penurunan kemiskinan di Kalteng kelak. Setelah kesejahteraan pe­megang KKS
membaik berkat berjalannya program dan kebijakan ekonomi, alokasi BLT bisa
dievaluasi untuk didistribusikan ke pemegang KKS baru.

3. Sembako Murah dari Pemprov Kalteng

Perlindungan
sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantu­an sosial pangan
kepada Keluarga dari ke­lompok masyarakat berpenghasilan ren­dah/keluarga
miskin dan rentan. Bantu­an sosial pangan bertujuan untuk mengu­rangi beban
pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi ke­butuhan
pangannya.

Ben-Ujang
akan menjaga ketersediaan pangan dan memastikan seluruh ma­syarakat bisa
mengakses sembilan bah­an pokok (sembako), dan khusus untuk pemegang KKS, akan
disediakan aloka­si khusus sembako dengan harga sangat terjangkau.

Program
sembako murah merupakan pengembangan dari program transfor­masi bantuan pangan
untuk memastikan program KKS menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat harga, dan tepat kualitas.

Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki
kontribusi besar terhadap pem­bentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu,
stabilitas harga sembako mempenga­ruhi penurunan angka kemiskinan.

Oleh
sebab itu, pemerintahan Ben- Ujang akan berupaya menekan kemiski­nan melalui
program sembako murah. Adanya program sembako murah akan mengurangi beban
pengeluaran keluar­ga miskin dalam hal makanan, sehing­ga dapat memastikan
sebagian kebutu­han dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain,
pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu
meningkatkan nutrisi/ gizi masyarakat, terutama anak-anak se­jak dini sehingga
akan memiliki penga­ruh terhadap penurunan stunting.

Daftar
sembako tersebut sesuai den­gan Kepmenperindak 115/1998, yakni meliputi beras,
gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu,
jagung atau sumber karbo­hidrat non beras lainnya, LPG atau jenis bahan bakar
memasak lainnya, serta ga­ram beryodium. Sehingga selama fokus memperbaiki
taraf hidupnya, pemegang KKS terlebih dulu tersokong kebutuhan pokoknya.

4. Beasiswa pendidikan sampai per­guruan tinggi

Undang-Undang
Dasar Negara In­donesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan
kehidupan bang­sa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah
mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. Ke­nyataannya
banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak dapat meng­enyam
pendidikan, lebih-lebih pendidi­kan tinggi. Banyak komentar yang disu­arakan
masyarakat tentang ketidakber­dayaannya menyekolahkan anak karena terkendala
oleh biaya pendidikan.

Pemerintah
Ben-Ujang berupaya un­tuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang
berprestasi tinggi den­gan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut,
mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus
menerus. Kenyata­an menunjukkan bahwa tidak semua ma­hasiswa mengikuti proses
dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai
prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa
yang putus di ten­gah perjalanan studinya karena alasan ke­tiadaan biaya.
Menyadari hal ini, penting kiranya dicarikan jalan keluar bagi maha­siswa yang
mempunyai kendala ekonomi dan atau geografis.

Dalam
pemerintahan Ben-Ujang, setiap keluarga pemegang KKS, anak-anaknya yang
berprestasi akan diberikan karpet merah berupa beasiswa Pendidikan. Ben- Ujang
percaya, dengan akses pendidi­kan gratis sampai ke jenjang sarjana (S1),
megister (S2) dan Doktoral (S3) bagi kelu­arga pemegang KKS sangat penting,
sebab pendidikan telah terbukti mampu memu­tus mata rantai kemiskinan. Kelak
anak-anak muda tersebut akan semakin men­guatkan kesejahteraan keluarganya dan
turut menyokong pembangunan Kalteng.

5. Akses informasi 50 ribu lapangan kerja baru

Salah
satu upaya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan men­gurangi angka
pengangguran di Kalteng, Pemerintah Ben-Ujang membuka 50.000 lapangan kerja
baru.

Ben-Ujang
berkomitmen untuk mem­buka lapangan kerja seluas-luasnya. Se­dikitnya, 50 ribu
lowongan di tahap awal. Pemegang KKS diprioritaskan secara sistemik untuk
menjadi yang pertama kali menerima informasi lapangan kerja, men­gaksesnya dan
bekerja. Tentu tidak wajib, bila mereka lebih memilih menjadi wiras­wasta atau
pelaku UMKM, mereka bisa mengkases program ekonomi lain yang berjalan
bersamaan.

Melalui
KKS, Ben-Ujang mengupay­akan program pembangunan ekonomi supaya lebih tepat
sasaran dan betul-betul mensejahterakan seluruh warga. Terlebih dengan
partisipasi pemegang KKS, program pembangunan ekonomi akan lebih terukur dan
realistis. Aspira­si rakyat kecil akan lebih cepat terserap dan didengar oleh
pemerintahan Ben- Ujang. Aspirasi yang langsung disam­paikan oleh rakyat sangat
penting, seb­agai bahan untuk memonitor dan men­gevaluasi program pembangunan
eko­nomi yang sedang berjalan.

KKS
dihadirkan Ben-Ujang untuk mem­buktikan ke khalayak luas bahwa kaya atau miskin
bukan soal nasib. Keduanya se­mata-mata soal keberpihakan pemerin­tah.
Ben-Ujang berpihak ke lapisan ma­syarakat yang rentan. Dalam lima tahun ke
depan, KKS menjadi kesempatan bagi masyarakat pra sejahtera untuk menjadi
orang-orang kelas menengah ke atas baru di Kalteng.

PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO –
Sebagai upaya percepatan penanggulan kemiskinan di Kalteng, Ben-Ujang
menyiapkan pro­gram KKS. Kartu Kalteng Sejahtera atau disebut KKS adalah
program pemberian bantu­an sosial bersyarat kepada setiap kelu­arga yang berada
di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditetapkan sebagai penerima KKS. KKS
diarahkan untuk menjadi pusat penanggulangan kemiskinan yang men­sinergikan
berbagai program perlindun­gan dan pemberdayaan sosial di Kalteng.

Dengan
dibentuknya program KKS, diharapkan kedepannya, setiap langkah yang diambil
oleh Ben-Ujang sudah ter­susun dengan cermat sehingga tujuan un­tuk mewujudkan
Kalteng yang maju dan sejahtera dapat segera tercapai.

KKS
dimaksudkan untuk mengikut­sertakan peran masyarakat pra sejahtera dalam
program pemerintah. KKS tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi oleh
program-program pembangunan ekono­mi yang berpihak pada wong cilik, baik yang
bekerja di sektor non formal, formal mau pun yang masih mencari pekerjaan.
Misalnya petani, nelayan, buruh harian, pedagang di pasar tradisional dan
pelaku UMKM, serta khususnya mereka yang sta­tusnya prakerja.

Terbitnya
KKS bukan untuk meman­jakan masyarakat Pra Sejahtera. Seba­liknya, memegang KKS
berarti menjadi mitra sejajar pemerintah provinsi untuk membangun kesejahteraan
bersama un­tuk Kalteng. Pemegang KKS tetaplah ak­tor-aktor ekonomi, Pemerintah
mem­fasilitasinya dengan program dan kebi­jakan ekonomi yang adil. Berangkat
dari paradigma yang benar ini, sedikitnya ada lima manfaat KKS yang kelak
dirasakan secara nyata.

1. BPJS Kesehatan Gratis

BPJS adalah badan hukum yang diben­tuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan mem­berikan kepastian
perlindungan dan ke­sejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS
Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jami­nan Kesehatan
yang diselenggarakan se­cara nasional berdasarkan prinsip asur­ansi sosial dan
prinsip ekuitas.

Dalam
program BPJS kesehatan ada ke­wajiban pemberian sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh peserta dan/ atau Pemerintah Pusat.

Khusus
untuk Kalteng, pemerintah­an Ben-Ujang akan membayarkan iuran BPJS Kesehatan
bagi pemegang KKS. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik sistem jaminan sosial
di dunia, dimana negara menanggung sampai dengan 40 persen penduduknya yang
berada pada lapisan terbawah.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2 juta rupiah/keluarga

Bantuan
Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu upaya pemerintah yang ter­dampak pandemi
Covid-19 ini, dimana mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalteng yang semakin
meningkat.

Ben-Ujang
akan mematok nilai BLT di kisaran 2 juta rupiah per keluarga. BLT ini sifatnya
sebagai resiliensi dan pro­gram KKS diupayakan sangat adaptif den­gan capaian
penurunan kemiskinan di Kalteng kelak. Setelah kesejahteraan pe­megang KKS
membaik berkat berjalannya program dan kebijakan ekonomi, alokasi BLT bisa
dievaluasi untuk didistribusikan ke pemegang KKS baru.

3. Sembako Murah dari Pemprov Kalteng

Perlindungan
sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantu­an sosial pangan
kepada Keluarga dari ke­lompok masyarakat berpenghasilan ren­dah/keluarga
miskin dan rentan. Bantu­an sosial pangan bertujuan untuk mengu­rangi beban
pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi ke­butuhan
pangannya.

Ben-Ujang
akan menjaga ketersediaan pangan dan memastikan seluruh ma­syarakat bisa
mengakses sembilan bah­an pokok (sembako), dan khusus untuk pemegang KKS, akan
disediakan aloka­si khusus sembako dengan harga sangat terjangkau.

Program
sembako murah merupakan pengembangan dari program transfor­masi bantuan pangan
untuk memastikan program KKS menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat harga, dan tepat kualitas.

Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki
kontribusi besar terhadap pem­bentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu,
stabilitas harga sembako mempenga­ruhi penurunan angka kemiskinan.

Oleh
sebab itu, pemerintahan Ben- Ujang akan berupaya menekan kemiski­nan melalui
program sembako murah. Adanya program sembako murah akan mengurangi beban
pengeluaran keluar­ga miskin dalam hal makanan, sehing­ga dapat memastikan
sebagian kebutu­han dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain,
pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu
meningkatkan nutrisi/ gizi masyarakat, terutama anak-anak se­jak dini sehingga
akan memiliki penga­ruh terhadap penurunan stunting.

Daftar
sembako tersebut sesuai den­gan Kepmenperindak 115/1998, yakni meliputi beras,
gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu,
jagung atau sumber karbo­hidrat non beras lainnya, LPG atau jenis bahan bakar
memasak lainnya, serta ga­ram beryodium. Sehingga selama fokus memperbaiki
taraf hidupnya, pemegang KKS terlebih dulu tersokong kebutuhan pokoknya.

4. Beasiswa pendidikan sampai per­guruan tinggi

Undang-Undang
Dasar Negara In­donesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan
kehidupan bang­sa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah
mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. Ke­nyataannya
banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak dapat meng­enyam
pendidikan, lebih-lebih pendidi­kan tinggi. Banyak komentar yang disu­arakan
masyarakat tentang ketidakber­dayaannya menyekolahkan anak karena terkendala
oleh biaya pendidikan.

Pemerintah
Ben-Ujang berupaya un­tuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang
berprestasi tinggi den­gan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut,
mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus
menerus. Kenyata­an menunjukkan bahwa tidak semua ma­hasiswa mengikuti proses
dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai
prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa
yang putus di ten­gah perjalanan studinya karena alasan ke­tiadaan biaya.
Menyadari hal ini, penting kiranya dicarikan jalan keluar bagi maha­siswa yang
mempunyai kendala ekonomi dan atau geografis.

Dalam
pemerintahan Ben-Ujang, setiap keluarga pemegang KKS, anak-anaknya yang
berprestasi akan diberikan karpet merah berupa beasiswa Pendidikan. Ben- Ujang
percaya, dengan akses pendidi­kan gratis sampai ke jenjang sarjana (S1),
megister (S2) dan Doktoral (S3) bagi kelu­arga pemegang KKS sangat penting,
sebab pendidikan telah terbukti mampu memu­tus mata rantai kemiskinan. Kelak
anak-anak muda tersebut akan semakin men­guatkan kesejahteraan keluarganya dan
turut menyokong pembangunan Kalteng.

5. Akses informasi 50 ribu lapangan kerja baru

Salah
satu upaya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan men­gurangi angka
pengangguran di Kalteng, Pemerintah Ben-Ujang membuka 50.000 lapangan kerja
baru.

Ben-Ujang
berkomitmen untuk mem­buka lapangan kerja seluas-luasnya. Se­dikitnya, 50 ribu
lowongan di tahap awal. Pemegang KKS diprioritaskan secara sistemik untuk
menjadi yang pertama kali menerima informasi lapangan kerja, men­gaksesnya dan
bekerja. Tentu tidak wajib, bila mereka lebih memilih menjadi wiras­wasta atau
pelaku UMKM, mereka bisa mengkases program ekonomi lain yang berjalan
bersamaan.

Melalui
KKS, Ben-Ujang mengupay­akan program pembangunan ekonomi supaya lebih tepat
sasaran dan betul-betul mensejahterakan seluruh warga. Terlebih dengan
partisipasi pemegang KKS, program pembangunan ekonomi akan lebih terukur dan
realistis. Aspira­si rakyat kecil akan lebih cepat terserap dan didengar oleh
pemerintahan Ben- Ujang. Aspirasi yang langsung disam­paikan oleh rakyat sangat
penting, seb­agai bahan untuk memonitor dan men­gevaluasi program pembangunan
eko­nomi yang sedang berjalan.

KKS
dihadirkan Ben-Ujang untuk mem­buktikan ke khalayak luas bahwa kaya atau miskin
bukan soal nasib. Keduanya se­mata-mata soal keberpihakan pemerin­tah.
Ben-Ujang berpihak ke lapisan ma­syarakat yang rentan. Dalam lima tahun ke
depan, KKS menjadi kesempatan bagi masyarakat pra sejahtera untuk menjadi
orang-orang kelas menengah ke atas baru di Kalteng.