PALANGKA RAYA – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, yang juga keenam kalinya secara
berturut-turut, mendapat apresiasi banyak kalangan. Termasuk Komisi Informasi
(KI) Kalteng.
Keberhasilan mempertahankan opini
WTP ini dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah mampu menerapkan
dan menyampaikan pelaporan keuangan daerah secara akuntabel.
“Artinya gubernur bersama
tim Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah mampu menunjukkan kinerja yang
optimal dalam mengadministrasikan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan
kemudian menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi atau sesuai standar
yang ditentukan” kata Komisioner KI Kalteng, M Roziqin, kepada
kaltengpos.co, Selasa (16/6/2020).
Hal itu juga, imbuh dia,
menunjukkan sistem pengendalian internal di lingkungan pemprov sudah berjalan baik,
sehingga sehingga kewajaran atas pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah
dinilai dengan opini tertinggi oleh lembaga pemeriksa keuangan negara itu.
“Prestasi ini tentu harus diapresiasi.
Apalagi memang ini adalah kali ke-6 secara berturut-turut diraih oleh Pemprov
Kalteng,” tambahnya.
Meski demikian, lanjut dia, raihan
opini WTP ini bukan satu-satunya tolok ukur untuk capaian kesejahteraan masyarakat.
Seringkali menjadi pesan auditor
BPK RI termasuk juga catatan dari BPS RI bahwa kinerja pembangunan termasuk di
dalamnya indikator pertumbuhan ekonomi yang kerap tidak diimbangi dengan
pemerataan ekonomi. Capaian kesejahteraan daerah tidak diimbangi dengan meratanya
kesejahteraan masyarakat.
Hal ini juga sering diakui atau
diucapkan gubernur, bahwa peningkatan ekonomi daerah sering kali tidak diikuti
oleh pemerataan. Maka upaya ke depan yang perlu dikawal adalah pemerataan ekses
pembangunan, outcome atau manfaatnya harus lebih besar lagi dirasakan.
“Maka upaya ke depan adalah
bagaimana kemudian meng-kualitaskan capaian-capaian pembangunan itu sendiri. Kalau
masalah mengadministrasikan, tadi kan sudah bagus. Salah satu buktinya dengan
keberhasilan meraih WTP itu,” ucapnya.
Lebih lanjut Roziqin juga mengakui
sepakat dengan gubernur bahwa capaian opini WTP yang diberikan BPK RI bukan
berarti nihilnya temuan-temuan dalam pelaporan keuangan. Karena faktanya, ada beberapa
di daerah lain yang juga meraih WTP, tetapi sejumlah pejabatnya justru tersandung
korupsi.
“Maka dari itu, kami mensupport
gubernur untuk selalu mengingatkan jajarannya supaya menjalankan apa yang
disebut clean governance dan
pemerintahan yang penuh semangat keterbukaan (transparansi) seperti yang
menjadi semangat gubernur tersebut,†pungkas dia.