SAMPIT, PROKALTENG.CO– Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan daerah yang laju ekonominya cukup cepat. Ada ratusan ribu kendaraan yang ada di daerah ini, sehingga seharusnya bisa dikalkulasi berapa besar potensi pendapat asli daerah (PAD) yang bisa didapat dari bidang perparkiran.
“Kami selama ini melihat akan minimnya pengawasan dan edukasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotim sehingga pendapatan asli daerah dari retribusi daerah parkir ini tidak optimal, maka dari itu perlu di revitalisasi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Kamis (9/2).
Dirinya juga mengatakan selama ini banyak keluhan masyarakat terkait parkir yang saat ini menjamur. Sedangkan ada jalan yang sempit pun juga ada zona parkir, dan itu menjadi pertayaan pihak komisi IV dan bagaimana perhitungan dan studi kelayakannya. Terus apakah para pemenang zona parkir juga sudah diberikan imbaun terkait petunjuk teknis (Juknis) di lapangan.
“Hal sederhana saja, para jukir banyak yang tidak mengenakan baju yang bertulisan petugas parkir, selain itu mereka juga ada yang tidak mengunakan karcis, padahal pemerintah daerah melalui instansi terkait memberikan karcis untuk parkir, baik itu sepeda motor maupun mobil,” ujar Kurniawan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan tentunya harus mengoptimalkan PAD parkir, tapi bukan mengesampingkan terkait mekanisme lapangan, hal ini sangat disayangkan harusnya harus ditingkat sehingga pendapatan daerah juga meningkat.
“Salah satu yang menjadi sorotan kami, wilayah pasar PPM yang memiliki dua jalur, Hanya satu jalur saja yang aktif, padahal bisa di pakai dua jalur kendaraan, harusnya itu dapat diatur oleh dishub selain memperlancar arus lalu lintas juga dapat mengoptimalkan parkir sehingga dapat meningkatkan PAD,” ucap Kurniawan.
Ia juga mempertanyakan terkait proses lelang parkir dan itu masih menjadi catatan pihak DPRD Khususnya Komisi IV, karena selama ini pihaknya tidak pernah diberi surat tembusan kapan proses lelang mulai berjalan, dan pihaknya juga tidak tahu zona– zona mana saja yang dilakukan lelangan oleh pemerintah daerah melalui Dishub.
“Selama ini kami tidak pernah diberitahu ataupun disurati kapan proses lelang mulai berjalan, harusnya sebagai mitra kerja kami harus tahu itu dan zona-zona mana saja yang akan dilelang, dan ini menjadi catatan kami pihak komisi IV,” tutupnya. (bah/ans/kpg)