25.8 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Pemko Akan Tekan Transparansi Anggaran dan Informasi Publik

PALANGKA
RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan Pemko Palangka Raya
akan terus menekankan transparansi anggaran dan informasi publik. Bukan hanya
karena pemko telah mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik kedua se-Kalteng
dalam hal pencegahan korupsi, namun juga karena ia ingin pemko terus memberikan
yang terbaik bagi pembangunan dan masyarakatnya.

Menurut
wali kota, persoalan transparansi anggaran dan informasi publik memang salah
satu yang menjadi perhatian. Sebab, hal ini amatlah diperlukan oleh masyarakat.
Pihaknya pun, terus bekerja membenahi sistem birokrasi agar semakin baik.

“Terutama
dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sehingga rencana aksi yang
kami lakukan betul-betul berbuah hasil yang manis,” ungkapnya, beberapa waktu
lalu.

Baca Juga :  FBIM Jadi Ajang Promosi Pariwisata

Menurutnya,
pemko telah melakukan delapan poin rencana aksi untuk membenahi sistem
birokrasi itu. Di antaranya, perencanaan anggaran barang dan jasa, APIP,
manajemen ASN, serta pengelolaan aset.

“Artinya
sebaik mungkin kami profesional dan menunjukkan keterbukaan informasi publik
kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi, atau mencegah hal-hal berbau
negatif,” pungkas Fairid. (ari/ami/iha/CTK)

PALANGKA
RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan Pemko Palangka Raya
akan terus menekankan transparansi anggaran dan informasi publik. Bukan hanya
karena pemko telah mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik kedua se-Kalteng
dalam hal pencegahan korupsi, namun juga karena ia ingin pemko terus memberikan
yang terbaik bagi pembangunan dan masyarakatnya.

Menurut
wali kota, persoalan transparansi anggaran dan informasi publik memang salah
satu yang menjadi perhatian. Sebab, hal ini amatlah diperlukan oleh masyarakat.
Pihaknya pun, terus bekerja membenahi sistem birokrasi agar semakin baik.

“Terutama
dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sehingga rencana aksi yang
kami lakukan betul-betul berbuah hasil yang manis,” ungkapnya, beberapa waktu
lalu.

Baca Juga :  FBIM Jadi Ajang Promosi Pariwisata

Menurutnya,
pemko telah melakukan delapan poin rencana aksi untuk membenahi sistem
birokrasi itu. Di antaranya, perencanaan anggaran barang dan jasa, APIP,
manajemen ASN, serta pengelolaan aset.

“Artinya
sebaik mungkin kami profesional dan menunjukkan keterbukaan informasi publik
kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi, atau mencegah hal-hal berbau
negatif,” pungkas Fairid. (ari/ami/iha/CTK)

Terpopuler

Artikel Terbaru