Kelurahan Diminta Bangun Sumur Bor

Wakil
Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyampaikan, kendala utama pemko dalam
menangani karhutla adalah peralatan, sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

KOTA
Palangka Raya merupakan indikasi dari Provinsi Kalteng, yang merupakan satu
atap dan satu tanah. Menurutnya, ketika Kota Palangka Raya lumpuh, maka
provinsi juga lumpuh karena pemko dan pemprov merupakan satu kesatuan.

“Berdasarkan
pengalaman karhutla kemarin (Beberapa waktu lalu, red) tentu alokasi anggaran mulai
harus difokuskan,” ucapnya di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin
(4/11).

Pihaknya
meminta kegiatan antisipasi atau penanganan karhutla yang sekiranya tidak ter-cover
oleh APBD kota yang sangat terbatas, bisa diatasi oleh pemprov. Pemko juga, lanjutnya,
sempat mengikuti program dari kementerian untuk pembuatan sumur bor saat karhutla
terjadi. Pemko pun baru saja mendapat dana kelurahan dengan total sekitar Rp300
juta. Dengan dana ini diharapkan bisa digunakan untuk pemeliharaan sumur bor
yang ada. Selain hal itu, ia juga berharap, 30 kelurahan yang ada di Kota
Palangka Raya dapat memiliki sumur bor besar. Pemko juga akan bersinergi dengan
kelurahan untuk mulai mengaktifkan program siskamling sampai ke tingkat RT.

Sementara
itu menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
Gloriana mengatakan, untuk siaga karhutla sendiri sudah memasuki status normal.
“Masa transisi sudah berakhir 31 Oktober,” ucapnya.

Untuk
tahun 2020, pihaknya memerlukan peralatan, SDM yang mumpuni dan anggaran yang
cukup supaya lebih optimal dalam menangani dan mencegah karhutla. Untuk personel,
mereka memiliki tiga regu sekitar 60 orang. Dengan luas Kota Palangka Raya ini,
pihaknya mengaku mendapat bantuan dari Relawan Damkar yang berjumlah sekitar
1000 orang dan juga dibantu oleh pihak BNPB, Satpol PP, TNI dan Polri di Kota
Palangka Raya. Pihaknya juga ingin adanya komunikasi dan dukungan dari pemprov.
“Apa yang kami lakukan semoga dapat didukung oleh DPRD Provinsi Kalteng dan kota
dalam bentuk payung hukumnya,” pungkasnya. (*ahm/ami/CTK) 

Wakil
Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyampaikan, kendala utama pemko dalam
menangani karhutla adalah peralatan, sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

KOTA
Palangka Raya merupakan indikasi dari Provinsi Kalteng, yang merupakan satu
atap dan satu tanah. Menurutnya, ketika Kota Palangka Raya lumpuh, maka
provinsi juga lumpuh karena pemko dan pemprov merupakan satu kesatuan.

“Berdasarkan
pengalaman karhutla kemarin (Beberapa waktu lalu, red) tentu alokasi anggaran mulai
harus difokuskan,” ucapnya di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin
(4/11).

Pihaknya
meminta kegiatan antisipasi atau penanganan karhutla yang sekiranya tidak ter-cover
oleh APBD kota yang sangat terbatas, bisa diatasi oleh pemprov. Pemko juga, lanjutnya,
sempat mengikuti program dari kementerian untuk pembuatan sumur bor saat karhutla
terjadi. Pemko pun baru saja mendapat dana kelurahan dengan total sekitar Rp300
juta. Dengan dana ini diharapkan bisa digunakan untuk pemeliharaan sumur bor
yang ada. Selain hal itu, ia juga berharap, 30 kelurahan yang ada di Kota
Palangka Raya dapat memiliki sumur bor besar. Pemko juga akan bersinergi dengan
kelurahan untuk mulai mengaktifkan program siskamling sampai ke tingkat RT.

Sementara
itu menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
Gloriana mengatakan, untuk siaga karhutla sendiri sudah memasuki status normal.
“Masa transisi sudah berakhir 31 Oktober,” ucapnya.

Untuk
tahun 2020, pihaknya memerlukan peralatan, SDM yang mumpuni dan anggaran yang
cukup supaya lebih optimal dalam menangani dan mencegah karhutla. Untuk personel,
mereka memiliki tiga regu sekitar 60 orang. Dengan luas Kota Palangka Raya ini,
pihaknya mengaku mendapat bantuan dari Relawan Damkar yang berjumlah sekitar
1000 orang dan juga dibantu oleh pihak BNPB, Satpol PP, TNI dan Polri di Kota
Palangka Raya. Pihaknya juga ingin adanya komunikasi dan dukungan dari pemprov.
“Apa yang kami lakukan semoga dapat didukung oleh DPRD Provinsi Kalteng dan kota
dalam bentuk payung hukumnya,” pungkasnya. (*ahm/ami/CTK)