Perang Ide atau Gagasan untuk Membangun Tambun Bungai

PALANGKA RAYA,
KALTENGPOS.CO– Pengamat politik sekaligus akademisi di
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Jhon Retei,
mengingatkan kepada paslon yang akan berkampanye secara langsung maupun melalui
media sosial, agar tidak saling serang
dan menjatuhkan
satu sama lain.

Yang dibutuhkan adalah perang ide
atau gagasan maupun terobosan untuk membangun Bumi Tambun Bungai
ini.

Menurutnya masih
ada cukup banyak waktu bagi kedua kubu berkampanye
menggunakan media sosial karena kondisi pandemi saat ini. Meskipun tidak semua
masyarakat di Kalteng mengenal digitalisasi, khususnya yang tinggal
di wilayah pelosok.

“Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan oleh paslon selama masa pandemi ini,”
ucapnya saat dibincangi Kalteng Pos (Grup kaltengpos.co), Kamis
(1/10).

Pertama,
saluran-saluran media komunikasi informasi harus diaktifkan. Kedua, selama masa
pandemi Covid-19, yang menjadi fokus perhatian adalan
perekonomian
masyarakat yang mengalami penurunan cukup tajam.

“Berkenaan hal ini, bukan saja soal
bantuan
sosial (bansos) dari paslon saat kampanye, tetapi bagaimana mereka (paslon, red)
memiliki inovasi untuk memberikan terobosan kepada masyarakat sehingga
masyarakat dikuatkan secara ekonomi,” ungkapnya.

Ketiga, terkait
pendidikan bagi masyarakat di daerah-daerah pelosok yang tertinggal
dari aspek pendidikan secara virtual. Banyak daerah yang tidak bisa melakukan
pendidikan dengan baik, padahal manusia andal harus berdasar pada pendidikan
yang terukur.
Gara-gara
pandemi ini, pendidikan berjalan apa adanya.

“Menurut hemat saya,
kampanye dapat diarahkan kepada hal-hal demikian,” tegasnya.

Peserta pilkada pun
harus terjun langsung menyosialisasikan kepada
masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang tak terjangkau
jaringan
komunikasi. Lantaran saat ini masih banyak
yang belum mengetahui soal pelaksanaan pilkada
dan
siapa saja calonnya. “Ini hal penting sekaligus
masukan
baik untuk paslon, KPU, maupun Bawaslu,” ujarnya.

Pilkada ini, lanjut dia, jangan sampai hanya sekadar
hasil prosedural tanpa bisa melahirkan pendidikan politik. “Paling
tidak outputnya nanti bisa mendorong upaya pendidikan politik
lebih baik,” singkatnya.