Karantina wilayah atau lockdown dipertimbangkan
pemerintah untuk mengatasi persebaran virus korona. Pemerintah kini menyusun
peraturan turunan dari undang-undang.
Namun, opsi lockdown tersebut hanya akan diberlakukan
secara terbatas.
â€Karantina terbatas dipertimbangkan untuk daerah yang terjangkit,†kata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah acara
di DPP Golkar kemarin (28/3).
Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan diterapkan pada sejumlah wilayah
dengan tingkat terpapar Covid-19 yang cukup parah. Namun, Airlangga enggan
memerinci daerah mana saja yang bakal dikarantina terbatas. Langkah itu
terlebih dulu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo
besok (30/3). â€Tunggu rapat Senin (besok) akan diputuskan,†kata Airlangga.
Merujuk data nasional dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, lima
provinsi memiliki angka persebaran virus korona paling tinggi. Yaitu, DKI
Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, dan Jogjakarta. Lima provinsi tersebut
mendominasi temuan kasus baru setiap hari.
Meski ada opsi karantina terbatas, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah
tetap mengutamakan social distancing. Pemerintah belum memikirkan untuk
melakukan lockdown total. â€Ini supaya jelas saya sampaikan
lagi. Pilihan utama tetap social distancing,†tegasnya.
Menurut dia, social distancing juga diterapkan di
sejumlah negara dalam menanggulangi persebaran Covid-19. Jika imbauan menjaga
jarak di tempat umum dipatuhi masyarakat, dampaknya dalam mencegah persebaran
virus korona akan sangat efektif. â€Banyak negara yang menerapkan ini. Jika
dipatuhi secara ketat, ini bisa memutus mata rantai penularan virus,†tutur
dia.
Mengapa tidak mengambil kebijakan lockdown? Airlangga
mengungkap motif ekonomi sebagai alasan utama. Sebagian besar masyarakat
Indonesia, kata dia, merupakan golongan menengah ke bawah yang ditopang
penghasilan harian. Artinya, pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan
sehari-hari. Jika dilakukan lockdown total, sumber pendapatan masyarakat akan
sangat terdampak. â€Tentu ekonomi masyarakat ini menjadi pertimbangan utama
pemerintah,†jelasnya.
Menteri yang juga ketua umum Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk
tidak panik berlebihan. Pemerintah sudah memastikan ketersediaan bahan pokok.
Dia mengakui, sejumlah komoditas seperti bawang putih dan gula memang sempat
mengalami lonjakan harga. Namun, saat ini harganya berangsur stabil seiring
dengan penambahan stok dan operasi pasar.
Desakan untuk melakukan karantina wilayah memang terus bergulir.
Apalagi, sejumlah wilayah telah memutuskan lockdown mandiri. Bahkan hingga
tingkat dusun dan RT.
Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah sudah waktunya memikirkan
untuk melakukan karantina wilayah. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi
episentrum persebaran Covid-19. Ketentuan itu juga sesuai dengan UU Nomor 6
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. â€Jika social distancing tidak lagi
efektif, karantina wilayah bisa juga dipertimbangkan,†kata Puan.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, saat ini
publik menunggu kebijakan aktual pemerintah dalam menangkal persebaran virus
korona. Dia mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP)
terkait karantina wilayah. PP tersebut menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan. â€Pemerintah jangan buang waktu sehingga opsi
untuk melakukan lockdown bisa ditempuh secara cepat,†tegas politikus PAN itu.
Desakan adanya karantina wilayah juga disampaikan Ketua Pengurus Harian
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut dia, sudah
saatnya pemerintah membebaskan dan bahkan mendorong daerah zona merah untuk
melakukan karantina wilayah. â€Pemerintah pusat harus membebaskan setiap
pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah. Apalagi untuk Jabodetabek,
karantina wilayah adalah suatu keharusan,†tegasnya.
Kebijakan itu, kata dia, mendesak. Sebab, jika tidak dikarantina dan
sebatas imbauan, risiko penularan tidak hanya terjadi di Jakarta dan
sekitarnya. Tapi akan meluas ke seluruh Indonesia. Apalagi, saat ini makin
banyak warga Jakarta yang bermigrasi ke daerah untuk mudik. Akibatnya, bukan
hanya Jabodetabek yang masuk zona merah. Artinya, persebaran Covid-19 sudah
melingkupi skala nasional.
Dia mengakui bahwa upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah
sejatinya sudah benar. Mulai penerapan kebijakan bekerja dari rumah, tetap
tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, hingga sering cuci tangan. Namun,
pemerintah juga tak boleh menutup mata bahwa kepatuhan masyarakat terhadap
imbauan tersebut masih lemah. â€Akibatnya, persebaran Covid-19 makin eskalatif.
Tak cukup hanya imbauan, tapi perlu kebijakan yang tegas, bahkan sanksi bagi
yang melanggarnya,†tandasnya.
Karena itu, dia mendorong adanya kebijakan karantina wilayah segera.
Kalau tidak, penularan akan semakin luas. Sistem kesehatan nasional juga bakal
kian kedodoran karena tak mampu menampung lonjakan pasien. Akibatnya, pasien
dan calon pasien non-Covid-19 bisa terbengkalai karena energi tenaga medis di
rumah sakit terkuras untuk menangani pasien korona.
Rapid Test di Jatim, Ada ODP yang Positif Korona
Gugus tugas Pemprov Jatim mulai melaksanakan rapid test di daerah.
Hingga kemarin (28/3), sebanyak 30 kabupaten dan kota sudah menyelenggarakan.
Hasilnya, semua tenaga kesehatan yang masuk kategori PDP dinyatakan negatif.
Namun, ada ODP yang hasil tesnya justru positif korona.
Ketua Gugus Tugas Rumpun Kuratif Pemprov Jatim dr Joni Wahyuhadi
menyatakan, rapid test terus berlanjut. Harapannya, delapan kabupaten dan kota
lainnya segera melaksanakan. Rapid test sangat membantu proses tracing di
lapangan. â€Mereka yang positif akan menjalani pemeriksaan dengan PCR
(polymerase chain reaction),†katanya. Tujuannya ialah memastikan apakah
benar-benar mereka terinfeksi virus yang muncul kali pertama di Wuhan,
Tiongkok, itu.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah mendistribusikan 2.600
reagen untuk PCR. Dia mengatakan, persediaan reagen masih cukup. Khofifah juga
memerinci pasien positif korona di Jatim. Kemarin ada penambahan 11 pasien
positif. Total sekarang ada 77 orang. Dari sebelas pasien itu, tujuh orang berasal
dari Surabaya. Sisanya dari Magetan 1 orang, Sidoarjo (1), Gresik (1), dan Kota
Kediri (1). â€Daerah terjangkit semakin luas. Kota Kediri kini ikut terjangkit,â€
jelasnya.
Karena itu, Khofifah kembali meminta masyarakat waspada. Pengamanan
berlapis disiapkan. Dia bersama forkopimda dan Pangkoarmada II sepakat
mendirikan drive-thru disinfektan di beberapa titik. Antara lain di pintu masuk
Surabaya dan Madura, pelabuhan Probolinggo, serta daerah lain yang menjadi
pintu masuk Jatim.
Sempat beredar kabar, ada beberapa daerah yang ditutup. Pulau Madura
disebut-sebut berpotensi bakal ditutup. Khofifah belum menanggapi hal itu. Dia
hanya menegaskan, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pusat. â€Bukan
kewenangan kami, itu saja penjelasannya,†ucap dia.
Ketua Gugus Tugas Pemprov Jatim Heru Tjahjono menambahkan, ada rencana
isolasi bagi warga yang akan mudik ke kampung halaman. Pemprov berkoordinasi
dengan Polri, TNI, serta pemerintah kabupaten/kota. â€Kami berupaya
mengantisipasi persebaran di tingkat bawah,†ujarnya.
Pasien Korona Meninggal
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Imam Suroso meninggal Jumat (27/3) pukul
20.50 dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Pemulasaraan
jenazah sudah dilakukan sesuai protokol Covid-19. Jenazah juga langsung
dimakamkan di Dukuh Saliyan, Kelurahan Pati Lor, Pati, Sabtu dini hari (28/3).
Seorang anggota keluarga Imam kepada Radar Kudus mengatakan, lokasi
pemakaman sesuai dengan pesan almarhum yang meminta dimakamkan di dekat
rumahnya ketika meninggal. â€Langsung dimakamkan setelah ambulans tiba di Pati,â€
ungkapnya.
Berdasar informasi yang dihimpun, Imam menunjukkan gejala demam sejak
Rabu (18/3) di Jakarta sebelum pulang ke Pati. Imam kemudian melakukan sejumlah
kegiatan di Pati. Termasuk membagikan hand sanitizer dan masker di Pasar Puri
Baru bersama dokter dan staf RS Mitra Bangsa Pati pada Jumat (20/3). Setelah
itu, Sabtu (21/3), Imam mengalami demam tinggi dan nyeri tenggorokan. Dia
dirawat dokter pribadi.
Sejak saat itu, tim kesehatan menduga bahwa Imam masuk orang dalam
pemantauan (ODP) karena gejalanya menyerupai orang yang terinfeksi Covid-19.
Imam dan keluarga disarankan untuk mengisolasi mandiri di rumah selama 14 hari.
Namun, sehari berselang, demam Imam makin tinggi. Batuknya juga semakin parah.
Keluarga lantas melarikan Imam ke RSUP dr Kariadi, Semarang.
Di Sidoarjo, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah.
Jumat malam (27/3) seorang pasien rujukan dari rumah sakit di Madiun dan telah
menjalani perawatan di RSUD selama empat hari dinyatakan meninggal. â€Pasien
merupakan warga Magetan dan telah dimakamkan di sana,†kata Kepala Dinkes
Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.
Kemarin (28/3) dua pasien juga meninggal di rumah sakit rujukan di
Sidoarjo. Dengan demikian, total ada empat pasien Covid-19 yang mengembuskan
napas terakhir dalam perawatan di rumah sakit di Kota Delta. Sebelumnya, pasien
pertama meninggal pada Rabu malam (25/3). Dia merupakan warga Sedati yang telah
dinyatakan positif mengidap Covid-19.
Dua pasien yang meninggal kemarin adalah warga Sidoarjo. Yakni, dari
Kecamatan Buduran dan Sukodono. Status pasien yang meninggal merupakan pasien
dalam pengawasan (PDP). Tapi, salah seorang pasien telah menjalani tes cepat
dan menunjukkan hasil positif. Seorang pasien lagi masih menunggu hasil pemeriksaan
laboratorium.
Tiga Pasien Positif di Malang Sembuh
Kabar melegakan muncul dari Kota Malang. Tiga pasien positif korona
kemarin (28/3) dinyatakan sembuh total. â€Tiga orang positif Covid-19 di Kota
Malang itu sudah dipulangkan ke rumah masing-masing,†ujar Kabaghumas Pemkot
Malang yang juga Humas Tim Satgas Covid-19 Kota Malang Nur Widianto seperti
dilaporkan Jawa Pos Radar Malang.
Meski begitu, tiga pasien yang sempat dirawat di RSSA (Rumah Sakit dr
Saiful Anwar) dan RST (Rumah Sakit Tentara) dr Soepraoen tersebut tetap
dimonitor tenaga kesehatan yang menangani. Mereka diminta mengisolasi diri
secara mandiri. â€Mereka diminta beraktivitas di rumah saja,†ucapnya.
Bukan hanya pasien positif korona yang sembuh. Lima orang yang
sebelumnya berstatus PDP juga pulih dan sehat. Sebelumnya dua orang dirawat di
RKZ atau RS Panti Waluyo dan tiga orang di RS Lavalette. Namun, masih ada enam
PDP yang dirawat di RS.
Data terbaru, ODP di Kota Malang berjumlah 156. Dengan perincian 90
orang berstatus dalam pemantauan, sedangkan 66 orang lainnya telah melewati
masa pemantauan.