AGUSTIAR Sabran dan Edy Pratowo. Nama mereka sudah jadi pembicaraan sejak lama. Tapi hingga kini, satu pertanyaan besar belum terjawab. Kapan mereka dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah?
Jawaban itu masih menggantung di udara. Sastriadi, Ketua KPU Kalimantan Tengah, hanya bisa mengatakan satu hal. “Kami menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.”
Tunggu dulu. Bukankah gugatan pasangan Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail sudah dicabut? Betul. Gugatan itu resmi dicabut. Tapi ini birokrasi.
Segala sesuatu harus ada hitam di atas putih. MK harus memastikan. Baru kemudian, jadwal pelantikan bisa ditentukan.
Proses ini tidak hanya soal hukum. Ini juga soal harapan. Rakyat Kalimantan Tengah menunggu pemimpin baru mereka dilantik. Bukan sekadar untuk menjalankan tugas, tapi lebih dari sekadar itu.
Saya mendengar cerita dari seorang pedagang di Palangka Raya.
“Kami ingin segera ada kepastian. Kami ingin tahu apa langkah mereka untuk ekonomi rakyat seperti kami,” katanya.
Di balik kata-kata sederhana itu, ada harapan besar yang digantungkan pada Agustiar dan Edy.
Namun, politik tak pernah sederhana. Satu gugatan selesai, tapi prosesnya tetap memakan waktu.
Semua harus sesuai aturan. Kita tahu, ini bukan kali pertama pelantikan kepala daerah terganjal proses hukum.
Tapi di Kalimantan Tengah, ini terasa berbeda. Agustiar, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat Dayak, punya beban moral untuk membawa perubahan bagi tanah kelahirannya.
Edy, yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan juga mantan Bupati Pulang Pisau dua periode, tentu tahu betul bagaimana birokrasi bekerja.
Rakyat menanti. Bukan hanya pelantikan, tapi juga langkah konkret. Perbaikan infrastruktur, perhatian untuk pendidikan, dan yang paling penting, solusi untuk ekonomi masyarakat.
Kita semua berharap proses ini tidak berlarut-larut. Semakin lama penantian ini, semakin banyak ketidakpastian yang dirasakan rakyat. Kita tidak ingin Kalimantan Tengah kehilangan momentum untuk bergerak maju.
Pelantikan mungkin hanya seremoni. Tapi bagi rakyat, itu adalah awal dari harapan baru. Jadi, kapan? Itu yang masih kita tunggu. (*)
*Eko Supriadi, Pewarta Prokalteng, Palangka Raya.