Puncak dari gelaran akbar Pilkada serentak 2024 sudah selesai dilaksanakan. Penyelenggaraannya juga relatif lancar, tanpa ada kejadian atau gangguan yang menonjol. Semua pihak diminta untuk menerima hasil Pilkada 2024 dengan legawa dan tidak cari kambing hitam.
Pesan tersebut disampaikan R. Haidar Alwi, selaku Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI). Secara khusus dia merespon sikap petinggi PDI Perjuangan yang kalah di sejumlah daerah strategis pada pilkada serentak 2024.
Menurut Haidar, partai banteng moncong putih itu terkesan menyudutkan mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. “Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri. Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru kesatria,” kata Haidar dalam keterangannya Jumat (29/11).
Dia mengatakan kalau memang ada dugaan pelanggaran, pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa lapor ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian, dan provokasi di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Haidar, sikap PDI Perjuangan sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkannya mereka justru berterimakasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, mereka malah menyalahkan Jokowi dan Kapolri.
Dia juga menyampaikan usulan PDI Perjuangan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat. Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam. Bukan lagi langsung di bawah Presiden.
Dia lantas menyampaikan sesuai prediksinya tidak mengherankan bila PDI Perjuangan mengalami kekalahan di sejumlah daerah strategis pada pilkada serentak 2024. Termasuk kembali kalah di Jawa Tengah, yang diklaim sebagai kandang banteng.
Sebab, rakyat sudah bosan menyaksikan drama politik yang dipentaskan oleh PDI Perjuangan. Bahwa mereka seolah-olah menjadi korban dari ambisi politik Jokowi yang saat ini sudah pensiun, bagi Haidar sebuah drama saja.
“Mau nyalahin Prabowo nggak berani. Jokowi yang sudah pensiun dan Kapolri pun jadi sasaran tembak,” tuturnya.
Dari sikap tersebut, bukan simpati yang muncul dari rakyat. Tapi justru makin antipati, karena rakyat kita sekarang sudah cerdas.
Sebelumnya tudingan terhadap cawe-cawe lembaga negara dalam Pilkada 2024 disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus.
Kepada wartawan dia mengatakan bahwa Listyo Sigit adalah orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. Dia juga mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri.