Api dipadamkan, anggaran terserap, masyarakat menanggung dampak, tetapi ancaman serupa muncul kembali pada musim berikutnya.
Pencegahan harus menjadi investasi pembangunan, bukan sekadar pos pengeluaran tambahan. Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini, pemantauan titik panas, pembasahan kembali lahan gambut, pengelolaan tata air, serta penyediaan sarana pembukaan lahan tanpa bakar.
Penegakan hukum juga harus konsisten terhadap korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat memerlukan dukungan agar tidak bergantung pada pembakaran untuk membuka lahan.
Penyuluhan, teknologi pertanian yang terjangkau, bantuan peralatan, dan insentif bagi praktik ramah lingkungan perlu diperluas. Perlindungan kesehatan melalui pemantauan kualitas udara yang transparan dan layanan bagi kelompok rentan harus diprioritaskan.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu menyusun evaluasi karhutla berbasis biaya-manfaat.
Anggaran pencegahan harus dibandingkan dengan biaya pemadaman, kerugian ekonomi, serta pemulihan ekosistem. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah api yang dipadamkan, tetapi juga dari berkurangnya kebakaran.
Karhutla bukan sekadar api yang menghanguskan lahan. Ia juga membakar waktu belajar anak, pendapatan keluarga, dan produktivitas pekerja.
Mencegah kebakaran jauh lebih bermakna daripada terus membayar kerugian yang sama. Pembangunan berkelanjutan hanya terwujud jika hak masyarakat atas udara bersih ditempatkan sebagai bagian penting dari kesejahteraan.(*)
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya.
