Oleh: Dr. Miar, S.E., M.Si., CERA
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Di balik asap yang menyelimuti permukiman, sekolah, dan pusat aktivitas ekonomi, terdapat biaya besar yang harus ditanggung masyarakat.
Udara tercemar, kesehatan terganggu, produktivitas menurun, dan roda ekonomi melambat. Karhutla adalah persoalan lingkungan sekaligus ancaman bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Di Kalimantan Tengah, persoalan ini kembali memperlihatkan urgensinya. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat, hingga 18 Oktober 2026, luas lahan terbakar mencapai 19.502,65 hektare.
Pada periode yang sama, akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak awal tahun mencapai 121.220 kasus.
Sebanyak 223 sekolah di berbagai daerah terdampak mengalihkan pembelajaran menjadi jarak jauh. Dampak karhutla ini telah melampaui batas kawasan yang terbakar.
Kerugian ekonomi akibat karhutla tidak selalu terlihat secara langsung. Petani menghadapi gangguan aktivitas, pedagang berpotensi kehilangan pelanggan, transportasi terganggu akibat jarak pandang yang menurun, dan sektor pariwisata menghadapi risiko berkurangnya kunjungan.
Ketika anak-anak tidak dapat belajar secara normal, ada biaya tambahan yang harus ditanggung keluarga maupun pemerintah.
Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada September 2026 memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia selama Januari, Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Angka tersebut adalah estimasi berdasarkan skenario perhitungan, bukan kerugian final yang telah diaudit. Namun, besarnya rentang estimasi ini menegaskan bahwa karhutla memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata.
Persoalannya, mengapa kebakaran terus berulang sementara biaya pemadaman dan pemulihan kesehatan harus dikeluarkan kembali? Pendekatan yang terlalu berorientasi pada pemadaman berisiko membuat pemerintah terjebak dalam siklus darurat.
