Oleh Muhammad Hafidz
SUDAH jatuh tertimpa tangga. Begitulah judul lagu dangdut yang tidak asing di telinga masyarakat. Namun ini tidak hanya sekadar judul lagu.
Kondisi tersebut seolah menggambarkan kondisi masyakarakat Kota Palangka Raya dalam beberapa bulan terakhir.
Terbilang hampir tiga bulan Ibu Kota Kalimantan Tengah (Kalteng) dilanda masalah yang datang bertubi-tubi yang membuat warga pusing tujuh keliling.
Mungkin tidak hanya Kota Palangka Raya. Kabupaten lain di Bumi Tambun Bungai juga merasakan dampaknya.
Masalah kabut asap, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pemadaman bergilir yang datang bertubi-tubi datang bertubi-tubi bagai air bah yang menenggelamkan kewarasan.
Pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sejak Juli hingga saat ini masih menyelimuti kota hingga saat ini.
Bahkan kondisi kualitas udara saat ini pun berada di kisaran tanda tidak sehat hingga berbahaya.
Ditambah lagi dengan masalah BBM bersubsidi Pertalite yang terbilang langka.
Hingga BBM Pertalite ini menjadi rebutan warga hingga mengantre panjang.
Belum lagi ditambah dengan pemadaman bergilir.
Meskipun masalah pemadaman bergilir sempat selesai di akhir Agustus.
Namun saat ini, warga Palangka Raya kembali terkena kebijakan pemadaman bergilir.
Kondisi ini tentu bukan perkara sederhana.
Listrik bukan sekadar persoalan lampu menyala atau mati.
Bagi pelaku usaha, listrik berkaitan langsung dengan produktivitas dan pendapatan.
Bagi rumah tangga, listrik menyangkut kenyamanan dan kebutuhan dasar.
Bagi fasilitas pelayanan publik, listrik berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika tiga persoalan tersebut datang bersamaan, wajar apabila masyarakat merasa lelah.
Jangan Sampai Warga Terbiasa
Yang paling dikhawatirkan bukan hanya persoalan yang terjadi hari ini.
Tetapi ketika masyarakat mulai menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang biasa.
Kabut asap jangan sampai dianggap sebagai hal yang memang harus terjadi setiap musim kemarau.
Antrean BBM jangan sampai dianggap sebagai pemandangan yang wajar.
Pemadaman listrik bergilir juga jangan sampai menjadi sesuatu yang harus diterima begitu saja.
Pemerintah tentu tidak bisa mengendalikan seluruh faktor.
Karhutla misalnya, dipengaruhi kondisi cuaca, lahan, perilaku manusia hingga faktor lainnya.
Begitu juga persoalan pasokan BBM dan kelistrikan yang melibatkan banyak pihak.
Namun, masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang cepat, transparan dan terkoordinasi.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan imbauan untuk bersabar, sementara akar persoalannya tidak kunjung selesai. (*)
*)Penulis adalah Wartawan Prokalteng.co
