Ombudsman
Republik Indonesia (RI) memang telah menempatkan perwakilannya di Kalteng. Meski
demikian, keberadaan perwakilan rupanya tak membuat Ombudsman pusat bisa
berpangku tangan. Demi pengoptimalan kerja, Ombudsman RI turun langsung ke
Kalteng untuk menilik sejumlah informasi. Informan yang ditemui tentunya yang
kredibel. Salah satunya dari media. Gedung Biru Kalteng Pos pun disambangi tim
Ombudsman pusat.
GILANG
RAHMAWATI,
Palangka Raya
PERTEMUAN yang
sebenarnya dijadwalkan 16 September lalu terpaksa ditunda, karena tim Ombudsman
RI ini ikut terdampak kabut asap. Penerbangan yang dijadwalkan hari itu terpaksa
dibatalkan, karena kondisi asap yang kian pekat.
Pertemuan akhirnya
terlaksana kemarin sore (24/9). Berlangsung dalam diskusi ringan. Sebenarnya,
kehadiran mereka ingin mengulik lebih jauh mengenai kinerja Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalteng yang kini dijabat Thoeseng T.T Asang. Mengingat periode
posisi kepala perwakilan tersebut akan berakhir.
Terlepas dari itu, diskusi
ringan yang dipimpin langsung Anggota Dewan Redaksi Heronika Rahan, didampingi
Wakil Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Vinsensius GL ini, juga mencuat terkait
pengawasan pelayanan publik di Kalteng.
Selama ini, diakui
Heronika, Perwakilan Ombudsman RI Kalteng sudah menunjukkan ‘taring’nya dalam
hal pengawasan. “Contohnya, ketika masa penerimaan peserta didik baru (PPBD), Ombudsman
ikut mengawal agar tidak terjadi pungutan liar,†ujar Heronika.
Diakui Heronika, selama
ini kerja sama media massa dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalteng sudah
berjalan dengan baik. Meski demikian, ia berharap agar Ombudsman pusat maupun
perwakilan sebisa mungkin menggelar diskusi secara berkala. Hal ini sebagai
wadah untuk mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI di
Kalteng.
Sementara itu, Asisten
Utama Ombudsman RI Patnuaji Agus Indarto menyebut, kedekatan Ombudsman dengan
media massa sangatlah penting. Sebab, melalui media massa, masyarakat bisa
mengetahui sejauh mana dan apa saja yang telah diselidiki oleh Ombudsman RI.
Terlebih soal pengawasan pelayanan publik.
Selama ini pihaknya
memang banyak menerima laporan dari masyarakat. Terlebih yang menyangkut dengan
kepentingan publik dan bersinggungan dengan nama seseorang.
“Ombudsman RI ini hadir
untuk berada di tengah, tidak mengedepankan salah satu pihak, tapi kedua belah
pihak. Jadi saat ada kasus yang berkaitan dengan pejabat misalnya, tentu kami akan
melakukan klarifikasi terlebih dahulu,†ujarnya yang saat itu didampingi
Maharandy F Monoarfa selaku Kasubbag Pemberitaan, Publik dan Dokumentasi, Plh
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Ary Rahadian, dan Asisten Penyelesaian
Laporan Perwakilan Kalteng Deny Riswanda.
Diakuinya, pihaknya pun sangat selektif selama
melakukan investigasi. Apabila yang diinvestigasi adalah hal yang berhubungan
dengan kepentingan publik, maka saat itu juga akan segera kami ekspose.
“Contohnya, beberapa waktu lalu, terkait vaksin palsu. Ini kan harus segera
disampaikan, karena publik (masyarakat) resah,†tutupnya.(*/ce)