Kontroversi Mulan Tak Kunjung Selesai: Pendapatan Lesu, Ulasan Buruk

Kontroversi
Mulan memasuki babak baru. Film baru Disney itu menjadi pusat perhatian
kelompok bipartisan pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Mereka mempertanyakan
koneksi antara Disney dan pemerintah Tiongkok. Di end credits Mulan, tim
produksi menyampaikan terima kasih untuk pemerintah Xinjiang.

Salah
satunya, biro pemerintah yang menyebar propaganda dan menginisiatori kamp
penahanan etnis Uighur, terutama kalangan muslim. ”Kerja sama Disney dengan
pihak berwenang Republik Rakyat Tiongkok, yang paling bertanggung jawab atas
kekejaman dan menutupi kasus tersebut, sangat mengganggu,” ungkap perwakilan
dan senator Partai Republik dalam pernyataan tertulis. Surat itu diunggah akun
Twitter Komisi Kongres Eksekutif Amerika Serikat untuk Tiongkok.

Mengutip
laman IMDb, proyek Mulan mulai masuk tahap produksi pada musim panas 2018.
Padahal, kasus kekejaman –yang disebut sebagai genosida budaya– tersebut
berlangsung sejak 2017. Pihak pembuat kebijakan pun menuntut CEO Disney Bob
Chapek memberikan konfirmasi terkait dengan kerja sama itu.

Keputusan
melakukan syuting di Xinjiang pun dinilai tidak bijaksana. ”Hal itu diam-diam
menyiratkan dukungan untuk pelaku kejahatan yang mungkin berperan dalam upaya
genosida,” ungkap Marco Rubio, senator Partai Republik. Di konferensi Bank of
America pada Kamis (10/9), CFO Disney Christine M. McCarthy sempat memberikan
komentar singkat terkait dengan kontroversi itu.

Dia
memaparkan, produksi di Xinjiang sebatas mendapat gambaran lanskap dan
geografis Tiongkok yang akurat. Selebihnya, syuting dilakukan di Selandia Baru.
McCarthy juga menilai, ucapan terima kasih di akhir film bukan sesuatu yang
baru. ”Di Hollywood, memberikan credit pada pemerintah yang memberikan izin
syuting adalah hal lazim,” tegasnya sebagaimana dikutip The New York Times.

Rentetan
kontroversi –dari dukungan Liu Yifei pada kepolisian Hongkong hingga special
thanks untuk pemerintah Xinjiang– membuat Mulan sulit meraup keuntungan di
Tiongkok. Padahal, Disney memproyeksikan Negeri Panda itu sebagai penyumbang
pendapatan terbesar Mulan. Di sana, film besutan sutradara Niki Caro itu tayang
di bioskop sejak Jumat (11/9).

Namun,
di dua hari pertama rilis, Mulan hanya meraih USD 17 juta (Rp 254,7 miliar).
Film yang dibintangi Liu Yifei, Gong Li, dan Donnie Yen itu pun diprediksi hanya
mampu mengantongi USD 40 juta (Rp 599,3 miliar) hingga masa tayang berakhir.
Hasil tersebut jelas tak sebanding dengan biaya produksi yang meroket, mencapai
lebih dari USD 200 juta (Rp 2,997 triliun).

Selain
pendapatan yang lesu, ulasan film itu buruk. Di situs review Douban, Mulan
mendapat skor 4,7 dari skala 10. Ulasan di situs penjualan tiket Maoyan pun
hanya 7,7 –jauh lebih rendah daripada film live action Disney yang umumnya tak
pernah kurang dari 8. Kendala itu pun diperparah dengan mulai beredarnya
bajakan film Mulan di situs Tiongkok.

Kontroversi
Mulan memasuki babak baru. Film baru Disney itu menjadi pusat perhatian
kelompok bipartisan pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Mereka mempertanyakan
koneksi antara Disney dan pemerintah Tiongkok. Di end credits Mulan, tim
produksi menyampaikan terima kasih untuk pemerintah Xinjiang.

Salah
satunya, biro pemerintah yang menyebar propaganda dan menginisiatori kamp
penahanan etnis Uighur, terutama kalangan muslim. ”Kerja sama Disney dengan
pihak berwenang Republik Rakyat Tiongkok, yang paling bertanggung jawab atas
kekejaman dan menutupi kasus tersebut, sangat mengganggu,” ungkap perwakilan
dan senator Partai Republik dalam pernyataan tertulis. Surat itu diunggah akun
Twitter Komisi Kongres Eksekutif Amerika Serikat untuk Tiongkok.

Mengutip
laman IMDb, proyek Mulan mulai masuk tahap produksi pada musim panas 2018.
Padahal, kasus kekejaman –yang disebut sebagai genosida budaya– tersebut
berlangsung sejak 2017. Pihak pembuat kebijakan pun menuntut CEO Disney Bob
Chapek memberikan konfirmasi terkait dengan kerja sama itu.

Keputusan
melakukan syuting di Xinjiang pun dinilai tidak bijaksana. ”Hal itu diam-diam
menyiratkan dukungan untuk pelaku kejahatan yang mungkin berperan dalam upaya
genosida,” ungkap Marco Rubio, senator Partai Republik. Di konferensi Bank of
America pada Kamis (10/9), CFO Disney Christine M. McCarthy sempat memberikan
komentar singkat terkait dengan kontroversi itu.

Dia
memaparkan, produksi di Xinjiang sebatas mendapat gambaran lanskap dan
geografis Tiongkok yang akurat. Selebihnya, syuting dilakukan di Selandia Baru.
McCarthy juga menilai, ucapan terima kasih di akhir film bukan sesuatu yang
baru. ”Di Hollywood, memberikan credit pada pemerintah yang memberikan izin
syuting adalah hal lazim,” tegasnya sebagaimana dikutip The New York Times.

Rentetan
kontroversi –dari dukungan Liu Yifei pada kepolisian Hongkong hingga special
thanks untuk pemerintah Xinjiang– membuat Mulan sulit meraup keuntungan di
Tiongkok. Padahal, Disney memproyeksikan Negeri Panda itu sebagai penyumbang
pendapatan terbesar Mulan. Di sana, film besutan sutradara Niki Caro itu tayang
di bioskop sejak Jumat (11/9).

Namun,
di dua hari pertama rilis, Mulan hanya meraih USD 17 juta (Rp 254,7 miliar).
Film yang dibintangi Liu Yifei, Gong Li, dan Donnie Yen itu pun diprediksi hanya
mampu mengantongi USD 40 juta (Rp 599,3 miliar) hingga masa tayang berakhir.
Hasil tersebut jelas tak sebanding dengan biaya produksi yang meroket, mencapai
lebih dari USD 200 juta (Rp 2,997 triliun).

Selain
pendapatan yang lesu, ulasan film itu buruk. Di situs review Douban, Mulan
mendapat skor 4,7 dari skala 10. Ulasan di situs penjualan tiket Maoyan pun
hanya 7,7 –jauh lebih rendah daripada film live action Disney yang umumnya tak
pernah kurang dari 8. Kendala itu pun diperparah dengan mulai beredarnya
bajakan film Mulan di situs Tiongkok.